Lampung Barat — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI melalui Biro Hukum, SDM, dan Humas Sekretariat Utama menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lampung Barat untuk membahas implementasi dan evaluasi regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). Pertemuan ini juga menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara BPJPH dan Pemerintah Daerah dalam membangun ekosistem halal yang kuat, inklusif, dan berdaya saing.

Hadir dalam koordinasi tersebut Kepala Biro Hukum, SDM dan Humas BPJPH Indrayani, Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Safaruddin, Kepala Bappeda Tri Umaryani, serta Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Edi Novial, beserta jajaran perangkat daerah terkait.

Kepala Biro Hukum, SDM dan Humas BPJPH, Indrayani, menyampaikan bahwa koordinasi ini penting sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurutnya, pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal tidak hanya menjadi amanat regulasi, tetapi juga berperan besar dalam mendorong peningkatan nilai tambah produk, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

“Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam memperkuat pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. Selain melindungi konsumen, sertifikat halal juga menjadi instrumen penting untuk mendorong produk daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing di pasar nasional maupun global,” ujar Indrayani.

Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial, menilai evaluasi terhadap pelaksanaan UU JPH merupakan langkah baik agar regulasi senantiasa adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Ia juga menyoroti potensi besar Lampung Barat sebagai penghasil kopi nasional peringkat dua setelah Sumatera Selatan, yang perlu diperkuat dengan sertifikasi halal untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing.

Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, Safaruddin, menyambut baik upaya BPJPH dalam memperkuat implementasi kebijakan halal di daerah. Ia menegaskan komitmennya untuk terus membantu UMKM naik kelas melalui pembinaan, perizinan berusaha, dan fasilitasi sertifikasi halal. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal di Lampung Barat juga terus ditingkatkan jumlahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat Tri Umaryani menegaskan penguatan program sertifikasi halal perlu dilaksanakan secara kolaboratif. Dalam hal ini, kolaborasi program dengan melibatkan OPD terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing dipastikan akan memperkuat pelaksanaan program sertifikasi halal, khususnya bagi usaha mikro kecil yang jumlahnya sangat besar.