Makassar — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui implementasi jaminan produk halal. Salah satunya, BPJPH bersama Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional dan Kementerian Agama melaksanakan Koordinasi Strategis dan Penyusunan Peta Jalan Percepatan Sertifikasi Halal untuk Program MBG.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi kewajiban sertifikasi halal nasional yang akan berlaku penuh pada tahun 2026, dengan fokus pada sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta efektivitas penyelenggaraan sertifikasi halal di daerah.

Sebagai salah satu tahapannya, dilakukan visitasi lapangan ke sejumlah titik di lima provinsi: Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Maluku. Visitasi bertujuan untuk mengidentifikasi praktik baik, tantangan, serta kebutuhan daerah dalam mendukung percepatan sertifikasi halal MBG.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, E.A Chuzaemi Abidin, menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi halal bukan hanya tentang pemenuhan target administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Percepatan sertifikasi halal bukan hanya tentang memenuhi target nasional, tetapi memastikan setiap masyarakat, khususnya dalam sektor Makanan, Minuman, Bahan dan Jasa, mendapatkan produk yang aman, sehat dan terjamin kehalalannya. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan bersama,” ujar Chuzaemi saat kunjungan ke SPPG Kota Makassar di Mamajang, Sulawesi Selatan, Rabu (12/11/2025).

Lebih lanjut, Chuzaemi menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat proses sertifikasi halal di lapangan.

“Kita ingin memastikan sistem halal berjalan di lapangan. Ketika pemangku kepentingan di daerah bersinergi, maka percepatan sertifikasi halal bisa tercapai dengan kualitas yang tetap terjaga,” tambahnya.

Di Sulawesi Selatan, visitasi dilakukan di lima titik, yaitu LPH Universitas Hasanuddin, SPPG Kota Makassar, RPH Tamarunang, SMPN 1 Sungguminasa, dan LPK Pusjilal Institut. Tim melakukan diskusi, observasi proses layanan, serta penelusuran rantai penyelenggaraan halal.

BPJPH berharap hasil visitasi ini menjadi masukan penting dalam penyusunan peta jalan percepatan sertifikasi halal MBG nasional, sekaligus memperkuat strategi kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem halal yang inklusif dan berdaya saing global.