Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat pelibatan media massa sebagai mitra strategis dalam diseminasi informasi regulasi, program dan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal Oktober 2026.

“Media memiliki peran strategis untuk membantu masyarakat memahami bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi instrumen perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk,” ujar Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan.

"Untuk itu, kami berharap media massa terus memperkuat perannya dalam mendiseminasikan informasi untuk memperkuat iterasi halal yang baik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keberhasilan implementasi Wajib Halal Oktober 2026." lanjut Babe Haikal, sapaan akrabnya.

Babe Haikal juga menegaskan bahwa implementasi Wajib Halal merupakan amanat Undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem industri halal yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pemberlakuan wajib halal dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan kolaboratif. Penahapan pertama wajib halal telah dimulai sejak 18 Oktober 2024 lalu bagi produk makanan dan minuman, serta produk jasa penyembelihan dan hasil sembelihan. Penerapan wajib halal dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan edukatif, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Dalam upaya memperkuat sinergitas dengan media, BPJPH secara rutin menggelar kegiatan informatif bersama media, sebagai bagian dari upaya membangun jejaring literasi halal yang akurat, utuh, dan berimbang di tengah masyarakat. Diharapkan, media secara konsisten berperan dalam menyebarkan informasi dan kebijakan sertifikasi halal secara edukatif, sekaligus mencegah munculnya mispersepsi dan disinformasi. []