IndonesiaIndonesiaDapatkan kepercayaan konsumen, perluas pasar, dan tingkatkan nilai produk Anda dengan sertifikasi halal. Mulai perjalanan sukses Anda hari ini!
Daftar Sertifikat Halal
Jakarta --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat tata kelola keamanan informasi melalui Pelatihan In House Training Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2022. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BPJPH meningkatkan kesiapan sertifikasi sekaligus membangun budaya keamanan informasi di lingkungan organisasi. Pelatihan yang berlangsung pada 3–5 Oktober 2026 di Gedung BPJPH ini iikuti oleh puluhan pegawai dari semua unit kerja BPJPH. Pelatihan menghadirkan narasumber Pranata Komputer Ahli Madya Badan Standardisasi Nasional (BSN) Akbar Aryanto, dan Widyaiswara Ahli Muda Daya Aruna Bratajaya. Menutup kegiatan pelatihan, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham menegaskan bahwa penguatan keamanan informasi merupakan kebutuhan strategis seiring transformasi layanan melalui digitalisasi dan meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi Halal (Sihalal) BPJPH. Keamanan sistem tersebut menjadi penting untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta keberlangsungan layanan sertifikasi halal. "Transformasi digital BPJPH harus diiringi dengan penguatan aspek keamanan informasi. Oleh karena itu, Sistem Manjemen Keamanan Informasi bukan sekadar diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi atau sertifikasi saja. Lebih dari itu, SMKI harus menjadi bagian dari budaya kerja dan tata kelola organisasi BPJPH yang diimplementasikan secara berkelanjutan,” kata Sestama BPJPH Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keamanan informasi dimaksudkan untuk menjamin keamanan pengelolaan berbagai data dan informasi strategis dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal. “Gangguan keamanan informasi tidak hanya berdampak pada aspek teknologi, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat, kredibilitas kelembagaan, dan keberlangsungan pelayanan publik,” lanjutnya. Muhammad Aqil Irham juga menekankan bahwa penerapan SMKI di BPJPH harus berlandaskan tiga prinsip utama keamanan informasi. Yakni, confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Ketiganya menjadi fondasi untuk memastikan bahwa informasi hanya diakses oleh pihak berwenang, tetap akurat dan utuh, serta tersedia ketika dibutuhkan. Ia juga mengingatkan, bahwa keamanan informasi bukan semata-mata tanggung jawab Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) saja, melainkan tanggung jawab seluruh unsur organisasi. Setiap unit kerja dan pegawai perlu menjalankan peran masing-masing dalam menjaga keamanan informasi sesuai tugas dan kewenangannya. Melalui pelatihan tersebut, Muhammad Aqil Irham juga mengungkapkan harapannya agar seluruh peserta dapat menjadi agen perubahan dalam membangun budaya keamanan informasi yang konsisten dan berkelanjutan. “Harapan kami, hasil pelatihan ini tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, layanan digital BPJPH dapat semakin aman, andal, dan terpercaya,” tegasnya. Kepala Pusat Data dan Informasi BPJPH Nurhanudin mengatakan, sebagai tindak lanjut pelatihan, BPJPH akan melakukan penyempurnaan dokumentasi SMKI yang mencakup kebijakan, prosedur, pedoman, instruksi kerja, formulir, dan rekaman pelaksanaan. Langkah ini juga mencakup identifikasi aset informasi, penilaian risiko keamanan informasi, penyusunan rencana perlakuan risiko, serta penyusunan Statement of Applicability (SoA) sebagai dasar penerapan pengendalian keamanan informasi. Selanjutnya, BPJPH akan memperkuat sosialisasi, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan audit internal secara berkala. Kesiapan dokumentasi dan bukti implementasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam mendukung proses audit sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2022. []
Baca Selengkapnya
Bandung --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus mendorong pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), untuk memperoleh sertifikat halal. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan Serap Aspirasi dan Temu Konsultasi Layanan Sertifikasi Halal di Gedung Graha Binangkit PKK, Bandung, Selasa (3/11/2026). Kegiatan yang diikuti oleh ratusan pelaku UMK ini dihadiri Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dan Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi dan dialog antara BPJPH, DPR RI, pelaku UMK, dan masyarakat. Melalui forum ini, pelaku usaha dapat memahami pentingnya sertifikasi halal, mengenal mekanisme layanan, serta menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi. Dalam paparannya, Atalia Praratya menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan bagian dari perlindungan hak konsumen. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami kewajiban sertifikasi halal dan memperoleh pendampingan agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. “Ini bukan hanya terkait dengan keinginan Ibu dan Bapak, tetapi hak konsumen. Tugas negara adalah melindungi supaya masyarakat tenang, produsen juga tenang, bisa jualan lebih tenang,” ujar Atalia. Ia menambahkan bahwa DPR turut mengawal penyelenggaraan jaminan produk halal melalui fungsi legislasi. “Program-program pemerintah, termasuk sosialisasi jaminan produk halal, menjadi perhatian kami. Kami juga bertugas menampung aspirasi masyarakat agar berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi dapat disampaikan kepada pihak terkait,” tambahnya. Senada, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian kepada konsumen, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha. Sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran, dan memperkuat daya saing produk. Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan sertifikasi halal berisiko kehilangan peluang menjangkau konsumen yang menjadikan kehalalan sebagai pertimbangan utama. Karena itu, Muhammad Aqil Irham mengajak pelaku UMK untuk segera mengurus sertifikasi halal dan memanfaatkan layanan pendampingan yang tersedia. “Percepatan sertifikasi halal membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen. Karena itu, kolaborasi dan pendampingan menjadi penting agar semakin banyak pelaku usaha yang memahami serta dapat mengakses layanan sertifikasi halal,” jelas Muhammad Aqil Irham. Ia juga memastikan bahwa mengurus sertifikat halal tidak akan membuat pelaku usaha kerepotan atau terganggu aktivitas usahanya. Sebab, pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan secara secara online menggunakan HP atau laptop melalui SiHalal di ptsp.halal.go.id tanpa harus berkunjung ke kantor BPJPH. Pengajuan tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) selama proses sertifikasi halal. Dalam pengajuan sertifikasi halal tersebut, ia juga mewanti-wanti agar pelaku usaha mengisi data dengan benar agar pengajuan dapat ditindaklanjuti hingga terbit sertifikat halal. Dalam hal capaian sertifikasi halal, provinsi Jawa Barat saat ini menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional. Berdasarkan data Sihalal, di Jabar tercatat ada 941.912 pelaku usaha telah bersertifikat halal, dengan jumlah keseluruhan diterbitkan 1.148.586 sertifikat halal bagi 3.158.934 produk. Dari jumlah tersebut, sertifikasi halal skema self declare menghasilkan 1.121.784 sertifikat untuk 1.844.243 produk. Sementara itu, sertifikasi halal skema reguler menghasilkan 26.802 sertifikat untuk 1.314.691 produk. []
Baca Selengkapnya
Jakarta --- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengecam keras peristiwa pembakaran warung yang menjual makanan nonhalal di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang belakangan beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap pelaku usaha karena perbedaan pilihan produk tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh terulang kembali. Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal, juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurutnya, penghormatan terhadap pilihan halal dan nonhalal merupakan bagian penting dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. “Kami mendengar dan melihat di media sosial adanya sebuah warung dibakar karena menjual makanan tertentu yang dikategorikan tidak halal bagi sebagian besar masyarakat yang merupakan umat Islam di Indonesia. Bersama ini kami tekankan bahwa hal ini (pembakaran tersebut) adalah kejadian yang sangat memalukan. Tidak boleh terjadi lagi, dan harap ini menjadi kejadian yang pertama dan terakhir,” tegas Babe Haikal, Minggu (1/11/2026). Menurutnya, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keberagaman suku, ras, kelompok, agama, dan kepercayaan. Keberagaman tersebut harus dijaga sebagai kekuatan bangsa sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dunia dalam membangun kehidupan yang harmonis. “Halal dan nonhalal adalah sebuah pilihan. Indonesia adalah negara majemuk, negara dengan berbagai macam suku, ras, kelompok, agama, atau kepercayaan yang harusnya menjadi contoh bagi seluruh negara di dunia bahwa kita tetap bisa menjaga kerukunan,” ujarnya. Babe Haikal menambahkan bahwa tindakan kekerasan yang dipicu oleh perbedaan pilihan dan keyakinan merupakan perbuatan yang mencederai nilai-nilai keberagaman serta mencoreng semangat persatuan bangsa. “Karena itu, kejadian seperti ini adalah sebuah kejadian yang mencoreng keberagaman kita, tidak boleh terjadi lagi dan harap menjadi pelajaran buat kita semua,” lanjutnya. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa saling menghormati dan menjaga, serta mengedepankan sikap toleran dalam menyikapi perbedaan. “Mari saling menghormati, saling menjaga, dan jadikan Indonesia sebagai percontohan dunia dalam menerapkan keberagaman yang indah, keteraturan, dan kerukunan antarumat beragama, suku, ras, kelompok, dan perbedaan lainnya,” pungkas Babe Haikal. Babe Haikal juga menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dalam memilih produk sesuai keyakinan dan kebutuhannya. Prinsip tersebut harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang untuk menjalankan usaha dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam. []
Baca Selengkapnya
Jakarta --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus berupaya memperkuat ekosistem jaminan produk halal. Salah satunya, melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan tersertifikasi profesi. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Full Assessment Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPJPH bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Kantor LSP BPJPH, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Sekretaris Utama BPJPH Muhamad Aqil Irham mengatakan bahwa keberadaan LSP BPJPH memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan SDM di tengah besarnya potensi dan perkembangan pasar produk halal di Indonesia. Karena itu, asesmen dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan pendirian dan operasional LSP telah terpenuhi, baik dari sisi dokumen, sarana dan prasarana, maupun kesiapan personel pengelola. Karenanya, asesmen ini merupakan tahapan penting untuk memastikan kesiapan LSP BPJPH dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi di bidang Jaminan Produk Halal. “Asesmen ini penting dalam upaya kita menyiapkan SDM halal yang kompeten melalui penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, sekaligus menjadi langkah krusial untuk memastikan kesiapan serta kepatuhan standar lisensi uji kompetensi di bidang jaminan produk halal.” jelas Muhamad Aqil Irham, di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Dalam asesmen tersebut, tim asesor BNSP melakukan pemeriksaan terhadap tiga aspek utama, yaitu kelengkapan dan validasi dokumen, kesiapan infrastruktur kantor, serta kompetensi dan kesiapan personel pengelola LSP BPJPH. Ketua Tim Asesor Lisensi BNSP sekaligus Komisioner BNSP, Muhammad Nur Hayid, menyampaikan bahwa perkembangan jaminan produk halal kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Sehingga, hal itu perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan lembaga yang mendukung ekosistem halal yang semakin besar. “Halal kini telah menjadi bagian dari lifestyle masyarakat. Oleh karena itu, LSP BPJPH perlu menjadi contoh sekaligus pemicu bagi LSP lain yang bersinggungan dengan ekosistem halal agar terus terpacu meningkatkan mutu dan kualifikasinya,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia JPH sekaligus Direktur/Ketua Tim Pembentuk LSP BPJPH, Indrayani, menyampaikan bahwa BPJPH telah melakukan berbagai persiapan untuk memenuhi persyaratan asesmen. Persiapan tersebut melibatkan jajaran pimpinan, asesor, dan tim administrasi guna memastikan seluruh aspek penyelenggaraan LSP siap dinilai sesuai ketentuan BNSP. BPJPH berharap LSP BPJPH dapat segera memperoleh lisensi dan beroperasi secara optimal untuk mendukung pengembangan serta sertifikasi kompetensi SDM di bidang halal. Dengan demikian, ketersediaan tenaga profesional yang kompeten, kredibel, dan berintegritas dapat semakin diperkuat guna mendukung penyelenggaraan JPH nasional. Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH E.A. Chuzaemi Abidin, Asesor Lisensi Muda sekaligus Komisioner BNSP Amilin, Asesor Lisensi Anggota BNSP Donny Sunarto, beserta jajaran BPJPH dan BNSP. []
Baca Selengkapnya
Jakarta --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima audiensi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Hidayatullah di Kantor BPJPH, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Audiensi yang dipimpin Ketua LPH Hidayatullah Muhammad Faisal tersebut diterima oleh Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) E.A. Chuzaemi Abidin, serta diikuti auditor halal dan jajaran manajemen LPH Hidayatullah. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi BPJPH dengan LPH dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal, khususnya melalui penguatan kinerja kelembagaan dan kualitas pemeriksaan kehalalan produk. Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham menegaskan bahwa auditor halal memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Karena itu, auditor harus menjalankan tugas secara profesional dengan menjunjung tinggi integritas. “Saya ingin para auditor halal benar-benar menjadi tenaga profesional yang hadir untuk melayani masyarakat, khususnya para pelaku usaha dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dalam proses sertifikasi halal,” tegas Sestama BPJPH Muhammad Aqil Irham. Lebih lanjut, Muhammad Aqil Irham mengingatkan bahwa profesionalitas dan integritas merupakan dua aspek utama yang harus senantiasa dijaga oleh setiap auditor halal. “Ada dua aspek penting yang harus terus dijaga bersama. Pertama, profesionalitas, yang dapat dilihat dan diukur dari bagaimana seseorang menjalankan pekerjaannya. Kedua, integritas, yaitu bagaimana seseorang menjaga kejujuran, prinsip, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,” jelas Muhammad Aqil Irham. Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.A. Chuzaemi Abidin menyoroti pentingnya penguasaan aspek teknis dan regulasi dalam pelaksanaan pemeriksaan kehalalan produk. Menurutnya, auditor halal harus memahami ketentuan penyelenggaraan JPH, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan BPJPH dan seterusnya. Selain itu, pemahaman mengenai karakteristik dan asal-usul bahan baku, bahan tambahan, serta bahan penolong juga menjadi bekal penting bagi auditor dalam menilai kehalalan produk. “Auditor halal harus memahami regulasi JPH serta karakteristik dan asal-usul bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi,” jelasnya. Chuzaemi Abidin juga menekankan bahwa auditor harus mampu memeriksa kesesuaian proses produksi dengan standar halal, termasuk memastikan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di perusahaan. Ia juga berharap para auditor halal juga terus mengembangkan kapasitas dan kompetensinya seiring dengan perkembangan dunia industri dan kebutuhan audit. “Kami berharap para auditor halal terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, serta senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas,” tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua LPH Hidayatullah Muhammad Faisal menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus mendukung pemerintah dalam menjaga kualitas pemeriksaan kehalalan produk, bahkan memperluas sosialisasi sertifikasi halal. Muhammad Faisal mengungkapkan bahwa sepanjang 2026, LPH Hidayatullah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi, di antaranya seminar dan bazar halal di 20 kota. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal sekaligus memperkuat koordinasi dengan auditor di berbagai daerah. “Pada kesempatan hari ini, kami ingin menegaskan kembali komitmen tersebut. LPH Hidayatullah akan terus berpegang pada komitmen dalam menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemeriksaan halal,” ujarnya. BPJPH berharap seluruh LPH di Indonesia terus berkembang sehingga mampu memperluas jangkauan layanan pemeriksaan produk halal, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, serta mendukung penyelenggaraan JPH yang profesional dan akuntabel. []
Baca Selengkapnya
Jakarta --- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mengajak generasi muda Indonesia untuk mengaktualisasikan semangat Sumpah Pemuda melalui sikap patriotik, kegigihan, dan empati dalam berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ketiga nilai tersebut dinilai penting untuk memperkuat persatuan, mendorong kemajuan, serta membangun ketahanan nasional di tengah tantangan zaman. Pesan tersebut disampaikan Kepala BPJPH saat bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman Kantor Pusat BPJPH, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Upacara digelar secara hybrid dan diikuti oleh pegawai BPJPH di Pusat Jakarta serta pegawai pada 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di daerah secara daring. Upacara berlangsung khidmat, ditandai dengan pengibaran Bendera Merah Putih dan penghormatan kepada Sang Merah Putih. “Pada tanggal 28 Oktober, para pemuda Indonesia mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Semangat persatuan tersebut harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ajak pemuda Indonesia untuk memiliki tiga nilai utama, yaitu patriotik, gigih, dan berempati,” ungkapnya. Ia menjelaskan, patriotisme tidak hanya diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air, tetapi juga melalui komitmen menjaga persatuan, menjunjung tinggi Pancasila, dan mengabdi dengan penuh tanggung jawab. “Patriotik artinya mencintai tanah air dengan segala persatuannya, menjunjung tinggi Pancasila, dan mengabdi dengan penuh tanggung jawab. Patriotik sejati bukan menguasai tanah, tetapi menjaga cahaya agar tetap hidup,” terangnya. Selain patriotisme, Kepala BPJPH menekankan pentingnya kegigihan dan empati sebagai karakter yang harus dimiliki generasi muda. Kegigihan mendorong pemuda untuk terus belajar, bekerja keras, dan berani menghadapi tantangan. Sementara itu, empati menjadi landasan untuk menghargai perbedaan, peduli terhadap sesama, dan memperkuat semangat gotong royong. “Gigih artinya tidak menyerah, terus belajar, bekerja keras, dan berani menghadapi tantangan demi kemajuan bangsa. Gigih bukan sekadar bertahan, tetapi menyala ketika yang lain sudah padam. Sedangkan empati artinya peduli terhadap sesama, menghargai perbedaan, dan memperkuat gotong royong. Kekuatan tanpa empati hanyalah kekerasan. Empati menjadikan sebuah kekuatan bermakna,” tambahnya. Lebih lanjut, Ahmad Haikal Hasan mengingatkan bahwa pemuda selalu memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa, mulai dari perjuangan melawan penjajahan, momentum Proklamasi Kemerdekaan, hingga Reformasi. Peran tersebut menunjukkan bahwa perubahan dan kemajuan bangsa membutuhkan keberanian, semangat juang, serta komitmen generasi muda untuk mengambil bagian dalam menjawab tantangan zaman. Ia juga mengajak peserta upacara untuk meneladani semangat perjuangan para pemuda dalam sejarah Islam, termasuk keteladanan Abu Bakar, Umar, dan Bilal, serta kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang teguh mempertahankan keyakinan. Menutup amanatnya, Kepala BPJPH mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai momentum memperkuat tekad untuk berkarya dan mengabdi bagi agama, bangsa, negara, dan lingkungan. Semangat tersebut sejalan dengan nilai hubbul wathan minal iman yang mengingatkan pentingnya kecintaan terhadap tanah air sebagai bagian dari semangat pengabdian. “Jadikanlah Sumpah Pemuda ini bukan sekadar sejarah yang kita kenang dan dibacakan, melainkan tekad yang kita buktikan melalui tindakan nyata. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berkarya dan mengabdi demi agama, bangsa, negara, dan lingkungan kita,” pungkasnya. Amanat tersebut ditutup dengan pekik “Merdeka!” yang disambut serentak oleh seluruh peserta upacara. []
Baca Selengkapnya
Yogyakarta --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Komisi VIII DPR RI menggaungkan pentingnya kesadaran halal di tengah masyarakat melalui kegiatan Literasi Sadar Halal di Kabupaten Gunungkidul dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 26–27 Oktober 2026. Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, dan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, E.A. Chuzaemi Abidin tersebut menegaskan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), sekaligus mendorong masyarakat agar lebih cermat dalam memilih produk halal. Dalam paparannya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menekankan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perlindungan konsumen dan pengembangan usaha. Sertifikat halal menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMK. “Sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam memilih produk. Bagi pelaku usaha sertifikat halal menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar,” ujar Singgih Januratmoko di hadapan ratusan peserta yang terdiri atas pelaku UMK dan masyarakat setempat. Singgih juga mengingatkan bahwa kesadaran halal perlu dimulai dari diri sendiri. Masyarakat sebagai konsumen memiliki peran penting dalam membangun ekosistem halal melalui kebiasaan memeriksa informasi produk sebelum membeli atau menggunakannya. “Kesadaran halal perlu dimulai dari diri kita sendiri, masyarakat harus lebih teliti sebelum membeli atau menggunakan produk”. sambungnya. Dari sisi pemberdayaan usaha, Singgih mendorong pelaku UMK yang belum memiliki sertifikat halal agar segera mendaftarkan produknya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan ikhtiar penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing usaha. “Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki usaha tetapi belum memiliki sertifikat halal, saya berharap agar segera mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal. Insyaallah, ikhtiar ini membawa keberkahan bagi usaha kita,” ujarnya. Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, E.A. Chuzaemi Abidin, menjelaskan bahwa jaminan produk halal merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. “Produk yang kita konsumsi maupun gunakan sehari-hari perlu diperhatikan kehalalannya. Kewajiban sertifikasi halal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” ujarnya. Chuzaemi Abidin menambahkan, perhatian terhadap aspek kehalalan tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup barang gunaan. Namun, kewajiban sertifikasi halal untuk barang gunaan berlaku sesuai dengan ketentuan jenis produk dan bahan yang digunakan, termasuk barang gunaan yang mengandung unsur hewani. “Barang gunaan yang digunakan sehari-hari, seperti pakaian, sepatu, dan sofa, perlu diperhatikan aspek kehalalannya. Namun, tidak semua barang gunaan wajib bersertifikat halal. Ketentuan tersebut berlaku sesuai dengan jenis produk dan bahan yang digunakan, termasuk barang gunaan yang mengandung unsur hewani,” jelasnya. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih produk dengan memperhatikan informasi kehalalan dan memastikan status sertifikasinya melalui sumber resmi. Menurutnya, konsumen perlu memahami bahwa kehalalan produk tidak hanya berkaitan dengan informasi pada kemasan, tetapi juga bahan baku dan proses produksinya. “Mari kita lebih berhati-hati dalam memilih makanan, minuman, serta barang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan informasi kehalalan produk dan pastikan statusnya melalui sumber resmi. Jangan hanya melihat kemasan, tetapi pahami juga pentingnya bahan baku dan proses produksi dalam menentukan kehalalan suatu produk,” pesan Chuzaemi. Chuzaemi berharap kegiatan literasi sadar halal dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak lainnya. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jaminan produk halal, serta mendorong semakin banyak pelaku UMK memenuhi ketentuan sertifikasi halal. []
Baca Selengkapnya
Jakarta --- Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama jaminan produk halal melalui penandatanganan Amendemen Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) di Kantor BPJPH, Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026). Amendemen ditandatangani Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dan Acting Minister-in-Charge of Muslim Affairs sekaligus Senior Minister of State, Ministry of Defence Singapura, Zaqy Mohamad. Kerja sama ini merupakan penyempurnaan MoU yang telah ditandatangani di Singapura pada 8 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan pentingnya penguatan kerja sama internasional untuk mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal. Kolaborasi Indonesia dan Singapura diharapkan memperkuat hubungan kedua negara serta memberikan manfaat bagi pengembangan ekosistem halal. Acting Minister-in-Charge of Muslim Affairs sekaligus Senior Minister of State, Ministry of Defence Singapura, Zaqy Mohamad, menyampaikan bahwa kedekatan geografis dan hubungan perdagangan kedua negara menjadi peluang untuk memperkuat kerja sama halal. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman serta penguatan perdagangan produk halal menjadi bagian dari kolaborasi yang dapat terus dikembangkan. Melalui amendemen MoU, kedua pihak menyepakati pengakuan sertifikat dan tanda halal yang diterbitkan masing-masing pihak bagi produk domestik yang ditujukan untuk ekspor, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Amendemen juga mengatur pelabelan halal bagi produk yang memasuki pasar Indonesia sesuai ketentuan nasional, serta membuka ruang pertukaran data sertifikat halal melalui platform digital yang disepakati bersama. []
Baca Selengkapnya
Jakarta --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) nasional. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, masukan dari pelaku usaha dan industri, serta kebutuhan penguatan berbagai aspek penyelenggaraan JPH. Kebijakan ini sekaligus memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal secara lebih terencana, tanpa mengurangi komitmen pemerintah terhadap perlindungan masyarakat dan kepastian hukum produk halal. Penyesuaian masa penahapan sesuai ketentuan PP 40 tahun 2026 tidak mengubah prinsip dasar kewajiban sertifikasi halal yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Meskipun penyesuaian penahapan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan ekosistem dan pelaku usaha, namun prinsip kewajiban sertifikasi halal tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian ini harus dimaknai dan digunakan sebagai kesempatan bagi seluruh pelaku usaha untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kepatuhan, bukan menunda-nunda pelaksanaan sertifikasi halal. ## Penyesuaian Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2026, terdapat sejumlah kelompok produk yang mengalami penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal. Sementara itu, beberapa kategori produk lainnya tetap mengikuti jadwal penahapan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam PP 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pertama, kategori produk yang kewajiban sertifikasi halalnya telah berlaku sejak 18 Oktober 2024. Kelompok ini mencakup produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari pelaku usaha menengah dan besar. Terhadap kelompok produk tersebut, PP Nomor 40 Tahun 2026 tidak mengubah ketentuan masa penahapan. Dengan demikian, kewajiban sertifikasi halal tetap berlaku sejak 18 Oktober 2024. Kedua, kelompok produk yang masa penahapan kewajiban sertifikasi halalnya disesuaikan hingga 17 Oktober 2028. Penyesuaian ini mencakup sejumlah kategori produk, sebagai berikut: (1) Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari pelaku usaha mikro dan kecil (UMK): masa penahapan kewajiban sertifikasi halalnya disesuaikan sampai dengan 17 Oktober 2028. (2) Jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan selain jasa penyembelihan dari pelaku usaha menengah dan besar: penahapan kewajiban sertifikasi halalnya juga disesuaikan sampai dengan 17 Oktober 2028. (3) Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri: kewajiban sertifikasi halalnya dimulai pada tanggal 18 Oktober 2028 setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal. (4) Kelompok produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan berupa sandang, penutup kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor, dan alat kesehatan kelas risiko A: masa penahapan wajib halalnya diperpanjang sampai dengan 17 Oktober 2028. Ketiga, kelompok produk yang tetap mengikuti penahapan sesuai PP Nomor 42 Tahun 2024. Untuk kelompok produk tertentu, PP Nomor 40 Tahun 2026 tidak mengubah jadwal penahapan kewajiban sertifikasi halal. Kelompok tersebut meliputi: (1) Obat bebas dan obat bebas terbatas, dengan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal sampai dengan 17 Oktober 2029. (2) Alat kesehatan kelas risiko B, dengan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal sampai dengan 17 Oktober 2029. (3) Obat keras, kecuali psikotropika, dengan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal sampai dengan 17 Oktober 2034. (4) Alat kesehatan kelas risiko C, dengan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal sampai dengan 17 Oktober 2034. Adapun produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ## Sertifikasi Halal untuk Perlindungan Masyarakat dan Penguatan Ekonomi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, sebagaimana disebutkan dalam UU JPH, memiliki dua tujuan strategis yang saling berkaitan, yakni memberikan perlindungan dan kepastian kehalalan produk bagi masyarakat serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk nasional. Melalui sertifikasi halal, masyarakat memperoleh kepastian mengenai status kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperkuat kepercayaan konsumen, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan membangun daya saing di tengah perkembangan industri halal global. ## Penyesuaian Masa Penahapan sebagai Penguatan Implementasi Kebijakan Wajib Halal Karena itu, penyesuaian masa penahapan perlu dipahami sebagai bagian dari penguatan implementasi kebijakan, bukan sebagai pengurangan komitmen terhadap kewajiban sertifikasi halal. Penyesuaian masa penahapan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal secara optimal. BPJPH juga terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait untuk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang semakin efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat serta meningkatkan kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional. Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha semakin memahami urgensi sertifikasi halal, dan dapat segera melaksanakan sertifikasi halal. Khusus bagi UMK, BPJPH juga terus memperluas kolaborasi dalam pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal. []
Baca Selengkapnya
