Jakarta — Pemerintah terus memperkuat kolaborasi pelaksanaan program sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing produk dalam negeri untuk memperkokoh perekonomian nasional. Dalam rangka upaya tersebut, hari ini BPJPH melakukan kunjungan kerja ke kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Jumat (04/11/25).

Hadir dalam kunjungan kerja Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, didampingi Kepala Biro Hukum, SDM dan Humas Indrayani, Inspektur BPJPH Muhammad Fitri, beserta jajaran. Kunjungan diterima oleh Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Dwi Rahayu E.S., dan Plt. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus Dwi Satrianto.

“Digitalisasi layanan dan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha khususnya UMK dalam bersertifikat halal dengan efisiensi yang lebih tinggi. Sehingga inovasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam program sertifikasi halal menjadi kebutuhan mutlak.” kata Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham.

Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menyampaikan bahwa LKPP mendukung penuh upaya BPJPH dalam melakukan akselerasi layanan halal, termasuk membuka kemungkinan kerja sama melalui skema yang sesuai regulasi.

“Sertifikasi halal adalah salah satu kunci peningkatan daya saing produk UMK. Kami mendukung percepatan ini, karena berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku usaha,” kata Iwan.

Pertemuan ini menghasilkan komitmen kedua pihak untuk menindaklanjuti kajian teknis dan menyusun roadmap percepatan sertifikasi halal yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMK. Dalam hal ini, upaya digitalisasi sistem sertifikasi harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan good governance, dengan desain sistem yang matang dan tata kelola layanan publik yang akuntabel.