Batam --- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia, Ahmad Haikal Hasan, menyerahkan secara simbolis sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (16/10/2025). Penyerahan sertifikat halal ini merupakan bagian dari program sinergi antara BPJPH dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam mengakselerasi sertifikasi halal di kawasan wisata di seluruh Indonesia.

Di kesempatan itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulatif, melainkan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. “Sertifikasi halal adalah kunci peningkatan daya saing produk Indonesia. Kita ingin menjadikan halal bukan hanya label, tetapi nilai ekonomi yang menggerakkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor UMK dan pariwisata,” tegas Babe Haikal, sapaan akrab Kepala BPJPH.

Lebih lanjut, Babe Haikal juga mengatakan bahwa saat ini halal telah menjadi gaya hidup global. Halal telah bertransformasi menjadi sebuah standar yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, dan kualitas suatu produk.

"Jadi halal bukan hanya semata urusan agama. Halal itu lifestyle. Halal itu sekarang menjadi modernization. Produk halal dipakai oleh semua agama. Halal adalah growth economic engine, mesin pertumbuhan ekonomi. Dan dunia sekarang menjadikan halal seperti itu." sambungnya.

Babe Haikal juga mengatakan bahwa di 2024, terjadi 21.000 ribu triliun rupiah transaksi halal, angka yang sangat besar. Namun sayangnya Indonesia memanfaatkan potensi tersebut baru sekitar 3.5%.

"Artinya harus ada satu lompatan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita berbangga Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah yang sangat visioner dan tahu banget apa yang sedang terjadi di dunia dan (apa yang perlu dilakukan) beberapa tahun ke depan." tegas Babe Haikal.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi strategis antara Kemenpar RI dan BPJPH dalam rangka program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata.

"Program ini telah dilakukan sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 Desa Wisata di Indonesia, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat ini," kata Widiyanti saat berkunjung sekaligus menyerahkan sertifikat halal produk UMKM di Pulau Penyengat, Kamis sore.

Menpar menyebut total sudah ada 438 produk UMK desa wisata tersertifikasi halal hingga 15 Oktober 2025. Program ini, kata dia, akan diperluas lagi bersama-sama BPJPH ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi, dalam rangka Indonesia Muslim Travel Index 2025.

"Ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal, khususnya di Pulau Penyengat," ujarnya.

Sementara, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi bahwa kunjungan Kemenpar dan BPJPH beserta jajaran merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan pariwisata halal Pulau Penyengat. Ansar menyampaikan Pemprov Kepri terus berkolaborasi dengan Pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan wisata Pulau Penyengat sebagai salah satu magnet kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

"Dari waktu ke waktu, kami terus membenahi infrastruktur pulau ini supaya semakin memikat wisatawan datang kemari. Termasuk rencana pembangunan Monumen Bahasa Nasional Pulau Penyengat pada tahun 2026," sambung Ansar.

Usai acara, Kepala BPJPH dan Menpar Widiyanti menyempatkan diri meninjau produk-produk pelaku UMKM di Pulau Penyengat, mulai dari produk kuliner, pakaian hingga kerajinan dan aksesoris.