Jakarta --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengapresiasi hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Hasil pengawasan tersebut menjadi penguatan bagi BPJPH dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap regulasi JPH.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan saat menerima laporan hasil pengawasan Ombudsman RI di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menegaskan bahwa pengaduan masyarakat melalui Posko Aduan Daring dan mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO) terkait layanan sertifikasi halal, telah ditindaklanjuti BPJPH dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen.
“Apa yang ditemukan dalam pengawasan Ombudsman ini justru men-support BPJPH. Sejak awal, temuan-temuan tersebut sudah dilaporkan dan langsung kami tindak lanjuti. Kami sangat mengapresiasi pengawasan ini dan berharap Ombudsman menjadi mitra kami seterusnya dalam mengawal pemenuhan hak masyarakat atas jaminan produk halal,” kata Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal.
Dikatakannya, penyelenggaraan JPH merupakan tanggung jawab bersama karena halal bukan semata-mata urusan administrasi sertifikasi, melainkan bagian dari hak masyarakat yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, pengawasan JPH membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, mengingat rantai pasok produk halal melibatkan berbagai sektor dari hulu hingga ke hilir.
“Halal tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJPH. Harus ada keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, mulai dari perdagangan, pertanian, perindustrian, kesehatan, agama, dan sebagainya, hingga pemerintah daerah. Semuanya memiliki keterkaitan dalam membangun ekosistem halal,” tegas Babe Haikal.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menjelaskan, pengawasan terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal telah dilakukan sejak 2024 melalui kajian sistemik tata kelola pelayanan sertifikasi halal dan dilanjutkan pada 2026 melalui inspeksi mendadak di retail modern, pasar tradisional, serta fasilitas pemotongan hewan.
Maneger Nasution mengapresiasi tindak lanjut BPJPH terhadap saran perbaikan hasil pengawasan sebelumnya. Menurutnya, jaminan produk halal merupakan bagian dari hak publik yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi negara.
“Jaminan produk halal bukan hanya persoalan administratif terkait penerbitan sertifikat dan pencantuman logo. Ini berkaitan dengan rasa aman, keyakinan, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Karena itu, negara harus hadir memastikan sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan implementasi kewajiban sertifikasi halal berjalan optimal, terutama menyusul penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal hingga 2028. Penyesuaian tersebut, menurutnya, harus menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, bukan alasan untuk kembali menunda pemenuhan kewajiban. Kepatuhan industri menengah dan besar juga harus tetap diperkuat.
Lebih lanjut, Babe Haikal menyampaikan bahwa penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan ketentuan kewajiban bersertifikat halal. Ia berharap tambahan waktu tersebut dimanfaatkan secara optimal dan tidak kembali menjadi alasan penundaan.
BPJPH juga menyambut baik inisiatif Ombudsman untuk mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait guna memastikan tidak terjadi kembali penundaan pada tahapan berikutnya. Melalui sinergi tersebut, pengawasan dan pembinaan JPH diharapkan semakin efektif, mulai dari penguatan kepatuhan pelaku usaha, pembenahan rantai pasok, hingga peningkatan perlindungan konsumen.
“Yang terpenting, mari kita bersama-sama memajukan dan memasyarakatkan halal. Kita ingin halal Indonesia semakin kuat dan menjadi rujukan dunia,” pungkas Babe Haikal. []
