JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerima kunjungan kerja dan audiensi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Senin (16/11/2026), di Kantor BPJPH, Jakarta Timur. Pertemuan tersebut membahas kajian penyusunan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang Percepatan Sertifikasi dan Penguatan Ekosistem Halal Menuju Padang Kota Gastronomi.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik inisiatif DPRD Kota Padang dalam mendorong penguatan ekosistem halal melalui regulasi daerah.
"Penguatan ekosistem halal di daerah merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus meningkatkan daya saing produk dan layanan khususnya di sektor kuliner dan UMKM." kata Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal, di Gedung BPJPH, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Babe Haikal juga menegaskan bahwa halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan keagamaan, tetapi juga merepresentasikan standar mutu yang mencakup kebersihan, kesehatan, transparansi, dan ketertelusuran (traceability). Ia juga menekankan pentingnya pelaku usaha menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang telah memperoleh sertifikat halal setelah melalui proses sertifikasi halal BPJPH.
"Di dalam negeri, kita tampilkan halal itu menyejukkan. Terbukti ketika ada restoran dengan label halal, lebih diminati oleh masyarakat karena mereka percaya label halal itu diraih dengan cara terhormat. Tidak ada sogokan, tidak ada janji-janji hadiah, tidak ada bayaran di luar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, halal menjadi berwibawa dan membuat orang melihatnya sebagai jaminan mutu," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Iskandar, bersama jajaran anggota dan sekretariat pendamping, menyampaikan komitmennya untuk membangun kolaborasi dengan BPJPH dalam mewujudkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan sertifikasi produk halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Iskandar menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan Perda tersebut berangkat dari kebutuhan untuk melengkapi regulasi daerah mengenai penyelenggaraan pangan. Kota Padang sebelumnya telah memiliki Perda terkait keamanan pangan yang lebih menitikberatkan pada aspek thayyib, seperti kebersihan, kesehatan, dan kelayakan pangan. Namun, menurutnya, aspek kehalalan masih memerlukan penguatan melalui regulasi yang lebih spesifik.
"Kami berharap melalui audiensi ini dapat memperoleh masukan dan arahan dari BPJPH agar Perda yang sedang kami inisiasi memiliki landasan yang kuat dan dapat diimplementasikan dengan baik. Penguatan regulasi ini juga penting sebagai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas fasilitasi sertifikasi halal, termasuk memastikan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM,." ungkap Iskandar.
Ia berharap audiensi tersebut dapat memberikan referensi dan arah kebijakan yang tepat bagi DPRD Kota Padang dalam menyusun regulasi daerah terkait percepatan sertifikasi halal dan pengembangan ekosistem halal.
Melalui audiensi ini, BPJPH dan DPRD Kota Padang diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendorong penyusunan regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional. Kehadiran Perda tersebut diharapkan tidak hanya mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat daya saing sektor kuliner, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendukung terwujudnya Kota Padang sebagai destinasi gastronomi yang berdaya saing dengan identitas khas daerah dan diperkuat dengan sertifikat halal. []




