Depok --- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem halal nasional. Sinergi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pemeriksa halal, lembaga pendamping, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Saat membuka UI Halal Expo 2026 di Balai Purnomo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Rabu (18/11/2026), Kepala BPJPH menegaskan,

“Indonesia memiliki visi, kewibawaan, komitmen, dan pengetahuan dalam pengembangan halal. Kita harus terus bergerak menjadikan halal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan membawa Halal Indonesia untuk masyarakat dunia,” tegas Ahmad Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal.

Babe Haikal mengatakan, penguatan ekosistem halal perlu dilakukan secara bersama-sama karena halal tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat, kualitas produk, kepercayaan konsumen, serta peluang pertumbuhan ekonomi.

“Halal itu hak masyarakat dan kewajiban negara untuk mewujudkannya. Halal bukan hanya urusan makanan dan minuman, bukan pula semata-mata urusan agama. Halal berbicara tentang transparansi, ketertelusuran, dan kepercayaan,” tegas Babe Haikal.

/uploads/Whats_App_Image_2026_11_18_at_12_37_08_e80166dbbc.jpeg

Ia menjelaskan bahwa transparansi, ketertelusuran (traceability), dan kepercayaan (trust) merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Melalui jaminan produk halal, masyarakat memperoleh informasi dan kepastian mengenai bahan serta proses produksi suatu produk. Sementara itu, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produknya.

“(Jaminan Produk) Halal itu membangun kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang mengembangkan bisnis. Karena itu, berbicara tentang halal berarti berbicara tentang daya saing, pengembangan usaha, juga growth economic engine atau mesin pertumbuhan ekonomi,” ungkap Babe Haikal.

Dengan demikian, sertifikasi halal bukan semata-mata pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan juga dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan dan peningkatan daya saing usaha.

Besarnya potensi tersebut tercermin dari kontribusi ekonomi halal yang dipaparkan Kepala BPJPH dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan data KNEKS, pada triwulan 3 tahun 2025 lalu value chain ekonomi halal Indonesia berkontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan nilai mencapai sekitar Rp6.400 triliun. Potensi ini menunjukkan bahwa pengembangan industri halal dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, BPJPH mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem halal dari berbagai aspek. Perguruan tinggi diharapkan berperan melalui riset, inovasi, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lembaga pemeriksa halal dan lembaga pendamping turut mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal, sementara pelaku usaha berperan dalam menghasilkan produk halal yang berkualitas dan kompetitif.

/uploads/Whats_App_Image_2026_11_18_at_12_37_17_67d11fe612.jpeg

Babe Haikal juga menekankan bahwa halal membawa nilai kebaikan yang bersifat universal. Prinsip halalan thayyiban tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan keagamaan, tetapi juga mencerminkan perhatian terhadap kesehatan, kualitas produk, kehidupan yang lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan optimisme bahwa Indonesia akan menjadi kiblat halal dunia. Kepercayaan internasional terhadap Indonesia, menurutnya, semakin terbuka. Salah satunya ditunjukkan melalui penunjukan Indonesia yang diwakili oleh Kepala BPJPH sebagai Presiden International Halal Standard dalam forum internasional H20 di Afrika Selatan pada tahun lalu.

Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam pengembangan standar halal dunia. Dukungan regulasi, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam industri halal global. []