Depok --- Penguatan ekosistem produk halal dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ekosistem halal yang terintegrasi dari hulu hingga hilir tidak hanya memberikan jaminan terhadap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai nilai industri halal global.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq saat membuka UI Halal Expo bersama Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, di Balai Purnomo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Rabu (18/11/2026).

Wamenko Hanif menekankan bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari aspek ketersediaan dan keterjangkauan. Pangan yang dikonsumsi masyarakat juga harus memenuhi aspek keamanan, mutu, gizi, dan kehalalan.

Menurutnya, industri halal memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Penguatan ekosistem halal, lanjut Hanif, harus dilakukan secara menyeluruh melalui penerapan prinsip halal di setiap tahapan rantai pasok, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi dan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga transportasi dan distribusi. Dengan demikian, jaminan halal tidak berhenti pada produk akhir, tetapi terintegrasi dalam keseluruhan proses bisnis.

Dari sisi ekonomi, potensi industri halal nasional juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan, nilai ekonomi halal Indonesia tercatat sekitar Rp4.900 triliun pada 2023, meningkat menjadi Rp5.500 triliun pada 2024, dan mencapai sekitar Rp6.400 triliun pada 2025. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional disebut mencapai sekitar 27 persen.

/uploads/Whats_App_Image_2026_11_18_at_12_37_17_67d11fe612.jpeg

Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga mengapresiasi langkah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang di awal 2026 telah menyiapkan 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program ini dinilai penting untuk memperluas akses sertifikasi halal sekaligus memperkuat kapasitas dan daya saing UMK dalam ekosistem industri halal nasional.

Ia juga menyoroti pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 2028 sebagai momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempersiapkan diri. Dukungan kebijakan, pendampingan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta penguatan infrastruktur halal perlu terus dilakukan agar implementasinya berjalan efektif.

Penguatan ekosistem halal juga tercermin dalam upaya meningkatkan keterlibatan produk pangan nasional dalam rantai pasok global. Pada penyelenggaraan ibadah haji 2026, Indonesia disebut telah mengekspor 2.280 ton beras domestik ke Arab Saudi. Selain itu, pelaku usaha nasional menyiapkan lebih dari 4.400 ton bumbu dengan 22 varian rasa serta sekitar 3,9 juta paket makanan siap saji.

Hanif menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem halal melalui pengembangan riset, inovasi teknologi, standardisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perguruan tinggi juga diharapkan menjadi pusat pengembangan pengetahuan dan solusi bagi berbagai tantangan industri halal.

Sementara itu, generasi muda didorong untuk mengambil peran lebih besar sebagai inovator, peneliti, dan wirausaha yang mampu menciptakan produk serta layanan halal yang berkualitas, inovatif, dan kompetitif.

“Penguatan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Kita harus membangun ekosistem halal yang tidak hanya kuat dari sisi regulasi dan sertifikasi, tetapi juga produktif, inovatif, inklusif, serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat dan bangsa,” pungkasnya. []