Jakarta --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan organisasi sebagai bagian dari upaya membangun aparatur sipil negara (ASN) yang inklusif, harmonis, dan profesional. Penguatan nilai tersebut menjadi fondasi dalam menghadirkan pelayanan Jaminan Produk Halal (JPH) yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun golongan.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa moderasi beragama harus diwujudkan melalui sikap menjalankan ajaran agama masing-masing secara murni dan konsekuen, sekaligus menghormati perbedaan keyakinan, pandangan, dan pemikiran.
“Dukunglah keyakinan itu berada di dalam hati sanubari dan jalankanlah semua ajaran agama secara murni, konsekuen, serta hormatilah orang lain yang berbeda pandangan dan pikiran,” tegas Ahmad Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama bertajuk "Menguatkan Nilai Moderasi Beragama dalam Mewujudkan ASN BPJPH yang Inklusif, Harmonis, dan Profesional", Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal (PPSDM JPH) BPJPH tersebut dilaksanakan secara daring dan diikuti seluruh pegawai BPJPH.
Dalam arahannya, Babe Haikal mengajak seluruh ASN BPJPH untuk meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW secara utuh, termasuk dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjunjung tinggi keadilan, perlindungan terhadap sesama, serta penghormatan terhadap perbedaan.
Menurutnya, keteladanan Nabi Muhammad SAW tidak hanya tercermin dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga dalam kepemimpinan sebagai kepala negara dan panglima yang memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Ia mencontohkan Piagam Madinah sebagai salah satu teladan dalam membangun kehidupan masyarakat yang majemuk dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga.
“Ketika berbicara moderasi beragama, belajarlah dari cara Nabi Muhammad secara utuh. Jangan hanya melihat beliau dari satu sisi saja, karena beliau adalah nabi sekaligus kepala negara, panglima, serta pemimpin yang sangat melindungi seluruh warga, termasuk kalangan non-Muslim melalui Piagam Madinah yang menjunjung tinggi prinsip kesamaan di mata hukum (equality before the law),” ungkap Babe Haikal.

Ia juga menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT yang harus disikapi dengan saling mengenal dan menghormati. Untuk memperkuat pesannya, Babe Haikal mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermakna: "Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal."
“Kalimat itu jelas sekali bahwa grand design yang menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu adalah Allah sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Babe Haikal menghubungkan nilai penghormatan terhadap keberagaman dengan misi besar penyelenggaraan JPH. Menurutnya, halal memiliki dimensi kemanfaatan yang luas dan dapat menjadi salah satu kekuatan strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa. Karena itu, pemahaman mengenai halal perlu diperluas agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat mengenali manfaat dan kontribusi ekosistem halal bagi kehidupan sosial dan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, Babe Haikal menekankan bahwa pengembangan ekosistem halal perlu dibangun melalui kolaborasi dan pemahaman bersama. Penyelenggaraan JPH tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan keagamaan, tetapi juga menghadirkan kepastian kehalalan produk, perlindungan konsumen, serta peluang untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk Indonesia.
Nilai inklusivitas dalam penyelenggaraan JPH juga tercermin melalui komitmen memberikan pelayanan yang profesional, terbuka, dan tidak diskriminatif kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, penguatan moderasi beragama menjadi bagian dari pembentukan karakter ASN yang mampu menjalankan tugas kelembagaan secara adil, menghormati keberagaman, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI, Wawan Djunaedi, sebagai narasumber. Hadir pula Kepala PPSDM JPH BPJPH Indrayani. Menurutnya, melalui kegiatan ini BPJPH berharap nilai moderasi beragama tidak berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi tercermin dalam perilaku, etos kerja, komunikasi, serta kualitas pelayanan ASN sehari-hari. Sikap inklusif, harmonis, dan profesional menjadi modal penting dalam membangun lingkungan kerja yang saling menghargai sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan tidak diskriminatif.
Dengan penguatan moderasi beragama, BPJPH berkomitmen membangun sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten dalam penyelenggaraan JPH, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepekaan sosial. Hal ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan halal yang inklusif, merangkul seluruh lapisan masyarakat, serta berkontribusi bagi kemajuan dan daya saing bangsa. []




