Jakarta --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia di bidang jaminan produk halal melalui pembahasan pembentukan Malaysia-Indonesia Halal Council (MINDHaC). Inisiatif ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi strategis kedua negara dalam memperkuat ekosistem halal sekaligus menjadi langkah awal menuju pembentukan ASEAN Halal Council.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara BPJPH, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Selasa (10/11/2026), di Kantor BPJPH, Jakarta.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa pembentukan MINDHaC merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dan Malaysia dalam membangun ekosistem halal, tidak hanya di tingkat bilateral, tetapi juga regional dan global.
"Indonesia dan Malaysia memiliki potensi dan kekuatan strategis yang dapat disinergikan untuk mendorong pengembangan ekosistem halal dunia." kata Ahmad Haikal Hasan.
Kolaborasi kedua negara, lanjutnya, akan menjadi fondasi penting untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN maupun secara global.
“Upaya ini merupakan stepping stone menuju ASEAN Halal Council. Kami berharap pada September 2027, ASEAN Halal Council sudah terbentuk. Saat ini, kita akan membahas kerangka kerja sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan tersebut,” tambah Haikal Hasan.
Sementara itu, Ketua Pengarah JAKIM Sirajuddin Suhaimee menyampaikan apresiasi kepada BPJPH atas komitmen dan konsistensinya dalam memperkuat kerja sama jaminan produk halal antara Indonesia dan Malaysia. Senada, ia menilai kolaborasi kedua negara memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan ekosistem halal, baik di tingkat bilateral maupun global.
“Atas nama Pemerintah Malaysia dan JAKIM, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BPJPH, khususnya kepada Kepala BPJPH beserta seluruh jajaran, atas kesediaan menerima delegasi Malaysia dan komitmen berkelanjutan kedua negara dalam memperkuat kerja sama halal antara Malaysia dan Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sirajuddin menegaskan bahwa kerja sama halal Indonesia-Malaysia memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pengakuan dan sertifikasi halal. Kolaborasi tersebut juga dapat menjadi instrumen strategis untuk memfasilitasi perdagangan, mengurangi hambatan perdagangan, serta memperkuat integrasi ekonomi kedua negara.
Ia juga menyoroti penguatan kolaborasi kedua negara yang tercermin dalam penyelenggaraan Halal Summit (H-20 di Jakarta) pada September lalu. Forum tersebut kembali menegaskan bahwa konsep halal memiliki dimensi yang luas. Selain berkaitan dengan aspek keagamaan, halal juga memiliki keterkaitan dengan kesehatan, kebersihan, keberlanjutan, keamanan, serta ketertelusuran produk (traceability).
Kolaborasi Indonesia dan Malaysia, juga diperlukan untuk terus memperkuat posisi dan perannya sebagai kekuatan utama dalam pengembangan industri halal dunia. Sinergi kedua negara juga diharapkan dapat menjadi rujukan internasional dalam pengembangan standar dan rantai pasok halal yang mengedepankan prinsip syariah, profesionalisme, dan integritas. []
