Sukoharjo --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo memperkuat pembinaan dan sosialisasi Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya terkait ketentuan pencantuman keterangan tidak halal pada produk. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas insiden pembakaran Warung Mie & Babi Tepi Sawah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 12 September 2026.

Penguatan pembinaan tersebut dibahas dalam koordinasi antara Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH, E.A. Chuzaemi Abidin, dengan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sukoharjo, Suyamto, beserta sejumlah unsur perangkat daerah terkait, Jumat (6/11/2026).

Dalam koordinasi tersebut, BPJPH menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap regulasi JPH, terutama mengenai kewajiban pencantuman keterangan tidak halal bagi produk yang menggunakan bahan yang diharamkan, termasuk babi.

/uploads/Whats_App_Image_2026_11_11_at_08_50_07_248b4bd7b3.jpeg

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH, E.A. Chuzaemi Abidin, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal. Dalam regulasi tersebut, produk yang berasal dari bahan baku babi dan/atau proses produksinya bersinggungan dengan babi wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Khusus bagi pelaku usaha jasa penyediaan makanan dan minuman, pencantuman keterangan tersebut dapat dilakukan melalui tulisan “mengandung babi” atau penggunaan kata “babi” pada nama usaha.

“Ketentuan pencantuman keterangan tidak halal bertujuan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai produk yang ditawarkan. Dalam konteks Warung Mie & Babi Tepi Sawah, penggunaan kata ‘babi’ pada nama usaha merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam melihat penerapan ketentuan pencantuman keterangan tidak halal,” jelas Chuzaemi.

Sebagai tindak lanjut, BPJPH juga telah berupaya melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha Warung Mie & Babi Tepi Sawah. Namun, saat petugas mendatangi lokasi usaha, pelaku usaha tidak berada di tempat dan belum berhasil dihubungi. Upaya pembinaan tersebut akan menjadi bagian dari tindak lanjut BPJPH dalam memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan JPH.

/uploads/Whats_App_Image_2026_11_12_at_10_30_18_131aacb802.jpeg

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sukoharjo juga menyampaikan kronologi yang melatarbelakangi insiden. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Suyamto, menjelaskan bahwa persoalan bermula dari penolakan sebagian warga terhadap keberadaan warung yang beroperasi di lingkungan dengan mayoritas penduduk Muslim. Persoalan kemudian berkembang di tengah proses mediasi antara warga dan pelaku usaha terkait operasional warung dan perizinannya, hingga berujung pada aksi pembakaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terkait aspek perizinan berusaha, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo, Djoko Poernomo, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berkonsultasi dengan Kementerian Investasi/BKPM mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, pihaknya menyatakan tidak menemukan pelanggaran ketentuan perizinan berusaha yang menjadi dasar untuk melakukan penutupan usaha.

“Kami sudah melakukan audiensi kepada Kementerian Investasi/BKPM terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), dan tidak ada pelanggaran dalam regulasi tersebut,” ujar Djoko.

/uploads/Whats_App_Image_2026_11_11_at_08_50_19_133cd43d02.jpeg

Chuzaemi juga mengajak seluruh pihak untuk menyikapi persoalan di tengah masyarakat secara proporsional dengan mengedepankan komunikasi, dialog, dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemahaman terhadap regulasi perlu terus diperkuat agar setiap pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara tepat. Jika terdapat perbedaan pandangan atau keberatan di tengah masyarakat, penyelesaiannya harus mengedepankan dialog dan mekanisme hukum, bukan tindakan kekerasan,” tegas Chuzaemi.

Ia juga berharap agar koordinasi antara BPJPH dan Pemkab Sukoharjo yang telah dilakukan terus ditindaklanjuti dengan penguatan pembinaan dan sosialisasi JPH kepada pelaku usaha serta pemangku kepentingan di daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, mencegah kesalahpahaman dalam penerapannya, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang beredar. Dengan demikian, penyelenggaraan JPH dapat berjalan sesuai ketentuan dan mendukung terciptanya ekosistem usaha yang tertib dan kondusif. []