Jakarta (BPJPH) --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama meraih penghargaan sebagai peringkat terbaik pertama Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Tingkat Eselon I Kementerian Agama Tahun 2023. PSP merupakan bagian dari pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) yang ada di BPJPH.

"Alhamdulillah BPJPH meraih penghargaan terbaik pertama dalam pelaksanaan PSP Tingkat Eselon I Kementerian Agama tahun ini." ungkap Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Kamis (16/3/2023).

"Ini merupakan bukti bahwa BPJPH telah mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, sekaligus tertib hukum dalam menjalankan pengelolaan aset yang diamanatkan oleh negara." imbuh Aqil Irham.

PSP merupakan kewajiban setiap satuan kerja (satker) terhadap BMN yang ada pada satker tersebut. Berdasarkan regulasi, setiap BMN yang diperoleh oleh satker wajib ditetapkan statusnya maksimal 6 bulan setelah di peroleh, sebagai bentuk tertib administrasi dan tertib hukum.

Piagam penghargaan ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali kepada Analis Kebijakan Klarifikasi Barang BPJPH, Sandhi.

Sebelumnya, melalui audit Kantor Akuntan Publik (KAP), BPJPH juga memperoleh opini sebagai satuan kerja dengan pengelolaan terbaik yang pernah ditemui oleh KAP tersebut.

"Semoga capaian-capaian positif ini dapat semakin memotivasi kita semua untuk terus bekerja dan berkinerja lebih baik lagi." pungkasnya. []