Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dan sistem halalnya bukan hanya standar industri tetapi juga simbol inti kredibilitas keagamaan negara, kesejahteraan sosial, dan perdagangan internasional. Hal ini memiliki arti strategis yang sangat penting bagi bangsa.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, BPJPH ditempatkan langsung di bawah Presiden, yang mencerminkan tingkat penekanan nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya pada urusan halal. Tujuan kami jelas: Visi BPJPH merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dan visi Indonesia 2045, yaitu “Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 (PP42/2024), sertifikasi halal bukan hanya dalam bentuk barang berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan. Akan tetapi kewajiban sertifikasi halal juga dikenakan untuk Jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan; dan/atau penyajian. kewajiban sertifikasi halal untuk Jasa ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik (Pasal 157 PP 42/2024).
Tanggal 17 Oktober 2026, merupakan batas waktu atau mandatori pemberlakuan sertifkat halal untuk produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan. Obat Bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, Produk kimiawi, rekayasa genetik, barang gunaan yang diperdagangkan di Indonesia. Seluruh rantai pasokan, mulai dari bahan baku, logistik, pergudangan, pengemasan, hingga distribusi, akan tunduk pada kewajiban sertifikasi halal tanpa penundaan lebih lanjut.
Namun, hari ini saya harus jujur mengatakan kepada khalayak ramai bahwa kami telah melihat celah kepatuhan yang sangat serius dalam proses peredaran lintas batas.
Banyak produk impor yang telah memperoleh sertifikat halal untuk produk itu sendiri, akan tetapi tidak secara bersamaan untuk kemasan dan penyimpanannya yang bukan berasal dari produsen memiliki sertifikat halal. Apa artinya ini? Artinya, produk halal mungkin disimpan di gudang non-halal, dikemas pada jalur pengemasan bersama dengan yang non-halal, dan mungkin tanpa disadari tercampur dengan produk tidak halal. Hal ini menyebabkan kontaminasi silang, sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal Ini menjadi tidak halal.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, dengan jelas menyatakan bahwa lokasi, tempat, dan peralatan untuk produk halal, termasuk penyimpanan, pengemasan, dan distribusi, harus dipisahkan dari produk non-halal. Undang-undang telah memperjelas hal ini, dan kita harus menegakkannya.
Pada kesempatan ini, atas nama BPJPH, saya ingin secara resmi mengumumkan beberapa persyaratan kepatuhan yang wajib dipenuhi.
LHLN memerlukan seperangkat sertifikasi halal yang lengkap tidak hanya untuk pelaku usaha yang memproduksi produk akan tetapi juga sertifikasi halal untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang penyimpanan, pengemasan, dan pendsitribusian.
Bagi perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal untuk pertama kalinya, mereka harus menyelesaikan sertifikasi halal untuk produk, kemasan, dan pergudangan mereka saat mengajukan permohonan ke SIHALAL, dan menyerahkan dokumen sistem SJPH yang lengkap.
Produk natural, seperti beras, bawang bombai, bawang putih, buah-buahan, dan sayuran, dikecualikan dari sertifikasi halal untuk dirinya sendiri. Namun, sebagai persyaratan kepatuhan untuk memasuki pasar Indonesia, produk-produk ini bersentuhan langsung dengan kemasannya; jika kemasannya tidak halal, produknya pun tidak halal. Produk-produk ini rentan terhadap kontaminasi silang selama transportasi, pengemasan, dan penyimpanan. Oleh karena itu, sertifikasi halal untuk kemasan dan penyimpanan wajib dilakukan.
Demikian pula, beberapa produk yang bersentuhan langsung dengan tubuh manusia, seperti pakaian, sepatu, topi, furnitur, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan kantor (barang gunaan), akan dianggap tidak halal jika kemasannya tidak halal, atau jika produk tidak halal dicampur selama pengemasan, penyimpanan, atau proses lainnya. Oleh karena itu, sertifikasi halal untuk kemasan juga diperlukan.
China adalah produsen terbesar di dunia dan mitra dagang terbesar Indonesia. Pada 28 April 2026, BPJPH menyelenggarakan sosialisasi halal di Jakarta dengan mengundang 18 LHLB dari China, di mana saya menjelaskan aspek halal dari seluruh rantai pasokan, mulai dari pembuatan dan pengemasan produk hingga pergudangan dan distribusi. Mulai 1 Juli 2026, BPJPH akan melakukan inspeksi kepatuhan halal pada produk yang masuk ke pelabuhan kami dari China , dengan fokus pada verifikasi kelengkapan sertifikasi produk, pengemasan, dan pergudangan. Situs web SIHALAL juga akan mulai memproses, meninjau, dan menerbitkan registrasi sertifikat LHLN untuk sertifikasi pengemasan dan pergudangan mulai bulan Juni.
Terakhir, untuk memastikan implementasi penuh dari persyaratan distribusi tujuh tahap, kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha jasa pengiriman dan distribusi akan diimplementasikan secara bertahap. Kami akan merilis aturan implementasi terperinci dan pengaturan transisi untuk pelaku usaha jasa pengiriman dan distribusi sesuai kebutuhan. Kami membangun ekosistem halal selangkah demi selangkah, tetapi kami tidak akan pernah berhenti .
Kepatuhan halal berkaitan dengan mentaati peraturan, proses, dan budaya – ketiga hal inilah yang selalu saya tekankan. Mentaati peraturan berarti mematuhi hukum dan ketentuan serta memperoleh sertifikat halal tepat waktu; mentaati proses berarti tidak meninggalkan celah sedikit pun dalam seluruh rantai, mulai dari produk hingga pengemasan, pergudangan, dan distribusi; dan mentaati budaya berarti menginternalisasi kepatuhan halal ke dalam budaya perusahaan, bukan hanya mematuhinya secara pasif.
Halal bukanlah beban, melainkan nilai tambah, keunggulan kompetitif, dan jalan menuju pasar global.
Mari bergandengan tangan untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar ekologi halal bagi dunia.
Kepala BPJPH
Ahmad Haikal Hasan
