Makassar – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya persoalan agama, melainkan juga menyangkut dimensi ekonomi, kesehatan, dan daya saing global.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) Provinsi Sulawesi Selatan 2025 di Makassar, yang mengangkat tema “Memperkuat Sistem Ekosistem dan Keuangan Syariah Sulawesi Selatan yang Kolaboratif, Inovatif, dan Inklusif”. Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda.

Dalam sambutannya, Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian besar terhadap halal, sehingga BPJPH ditempatkan langsung di bawah Presiden. Dan mulai Oktober 2026, penahapan kedua kewajiban sertifikasi halal akan berlaku di Indonesia.

Dalam sambutannya, Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian besar terhadap halal, sehingga BPJPH ditempatkan langsung di bawah Presiden. Dan mulai Oktober 2026, penahapan kedua kewajiban sertifikasi halal akan berlaku di Indonesia.

“Halal bukan hanya perkara agama semata, tetapi menyangkut kepercayaan, kesehatan masyarakat, serta kekuatan ekonomi nasional." kata Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.

"Karena itu BPJPH terus bekerja keras untuk memastikan ekosistem halal kita semakin siap menghadapi mandatory halal. Tahap awal yang kami lakukan adalah menyiapkan regulasi yang kokoh,” tegasnya.

Dalam konteks ekonomi, sertifikat halal berperan sebagai added value atau nilai tambah untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar. Sertifikat halal meningkatkan kepercayaan konsumen. Bahkan konsumen global semakin melihat halal sebagai jaminan mutu dan kebersihan, sehingga produk Indonesia lebih kompetitif. Dalam konteks lebih luas, sertifikasi halal menciptakan ekosistem halal yang mendorong pertumbuhan industri halal, pariwisata halal, hingga keuangan syariah, yang semuanya berkontribusi pada perekonomian nasional.

"Dalam diimensi kesehatan, halal juga hadir sebagai bentuk jaminan keamanan dan kebersihan. Halal is symbol of health, clean and quality." lanjutnya. 
Alasannya, proses sertifikasi halal mensyaratkan standar higienitas yang tinggi. Misalnya, bahan baku harus jelas asal-usulnya, bebas dari kontaminasi najis/kotoran dan pengolahannya memenuhi standar sanitasi. Produk halal juga wajib mencantumkan komposisi dan melalui audit ketat. Ini mencegah penggunaan bahan berbahaya atau merugikan kesehatan konsumen. Halal identik dengan sehat (halalan thayyiban).

Produk yang lolos sertifikasi halal lebih terjamin kualitasnya, lebih bersih, dan aman dikonsumsi. Sehingga, konsumen tidak hanya terlindungi secara agama, tetapi juga secara kesehatan, karena standar halal sering sejalan dengan food safety standard internasional. 
 Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa Pemprov Sulsel mendukung penuh penyelenggaraan jaminan produk halal dan penguatan ekosistem industri halal di wilayahnya. Terutama, melalui fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM serta penguatan aspek tata kelola di rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU).

“Setiap tahun kami memfasilitasi sertifikasi halal agar UMKM bisa naik kelas. Hal ini juga bagian dari edukasi masyarakat agar semakin sadar halal, sekaligus memastikan RPH dan RPU memiliki juru sembelih halal (Juleha) yang terlatih,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, menambahkan bahwa BI bersama pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi kolaborasi ekosistem halal melalui pembentukan zona halal, penyiapan penyelia halal, serta mendorong produk halal lokal agar semakin kompetitif di pasar domestik dan global. []