Mamuju --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi sinergi dalam memperkuat usaha mikro dan kecil (UMK) di wilayah Sulawesi Barat. Sinergi ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Mamuju, Kamis (10/7/2025). Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong sertifikasi halal.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen Purn Salim S Mengga, dalam sambutannya menegaskan pentingnya upaya percepatan fasilitasi sertifikasi halal sebagai langkah mewujudkan produk-produk lokal Sulawesi Barat agar mampu bersaing secara nasional maupun global tanpa mengenyampingkan nilai-nilai syariah.

"Kegiatan fasilitasi ini bukan hanya bersifat administratif tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan spiritual kita dalam menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen khususnya umat islam," ujar Salim S Mengga, di Mamuju, Kamis (10/7/2025).

Salim juga menyampaikan apresiasinya kepada BPJPH atas penyelenggaraan rapat kordinasi fasilitasi sertifikasi halal di wilayahnya. Ia berharap agar forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, memperkuat sinergi antar- instansi, serta mendorong peningkatan literasi halal di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Melalui sinergi yang dituangkan dalam komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal melalui pendampingan, kemudahan regulasi, hingga bantuan pembiayaan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pelaku UMK, memperkuat daya saing produk lokal, serta mewujudkan ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Adnan Nota, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan sistem jaminan produk halal di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenag berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi dengan BPJPH, pemerintah daerah, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta pelaku usaha dalam upaya penguatan ekosistem halal.

Selain penandatanganan komitmen, kegiatan ini juga dirangkai dengan sejumlah agenda penting lainnya. Di antaranya, Business Matching fasilitasi sertifikasi halal, Konsultasi Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal oleh Tim Pembinaan LP3H Direktorat Bina JPH, serta sesi diskusi bersama para fasilitator.

Melalui sinergi ini BPJPH dan Pemprov Sulawesi Barat menargetkan percepatan sertifikasi halal UMK dapat berjalan lebih efektif dan merata hingga ke seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Komitmen bersama ini juga menjadi langkah konkret dalam membentuk ekosistem produk halal yang berdaya saing, terstandar, dan berkelanjutan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.