Banjarbaru --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat upaya literasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka menyukseskan implementasi Wajib Halal Oktober 2026. Salah satunya melalui kegiatan literasi sadar halal bagi kelompok masyarakat yang digelar di Banjarbaru pada 4 Mei 2026.

Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor yang hadir dalam kegiatan, mendorong agar pelaku usaha segera mengambil langkah proaktif dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak menunda pengajuan sertifikasi halal. Terlebih, pemerintah telah menyiapkan berbagai kemudahan, termasuk memberikan kuota sertifikat halal gratis untuk mendorong produk usaha mikro dan kecil (UMK) semakin dipercaya dan berdaya saing.

Sudian Noor juga mengapresiasi BPJPH atas digelarnya kegiatan literasi dan sosialisasi jaminan produk halal tersebut. "Sosialisasi sertifikasi halal perlu untuk terus diperluas sehingga dapat menjangkau daerah-daerah agar masyarakat memahami pentingnya sertifikasi halal." ungkap Sudian Noor dalam sambutannya.

Dalam upaya mengoptimalkan sosialisasi tersebut, ia juga berharap agar para Pengawas JPH yang ada di daerah dapat lebih proaktif dalam menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder setempat.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, E.A Chuzaemi Abidin, menegaskan bahwa literasi halal menjadi fondasi penting dalam mempercepat implementasi wajib halal. Dengan pemahaman yang kuat, maka pelaku usaha diharapkan memanfaatkan sertifikasi produk sebagai strategi peningkatan daya saing usahanya.

"Literasi halal tidak hanya soal memahami regulasi, tetapi juga membangun kesadaran bahwa sertifikasi halal adalah kebutuhan dan peluang. Dengan pemahaman yang baik, pelaku usaha dapat lebih siap, lebih percaya diri, dan mampu meningkatkan daya saing produknya,” ujar Deputi Chuzaemi.

Kegiatan Literasi Sadar Halal juga diisi dengan diskusi interaktif yang diikuti dengan antusias oleh para peserta. Para pelaku usaha dan masyarakat yang hadir memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai pertanyaan terkait layanan sertifikasi halal, seperti alur pendaftaran, persyaratan, hingga mekanisme pendampingan yang memudahkan pelaku usaha, khususnya UMK.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diberi pemahaman terkait ketentuan sanksi bagi pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal setelah diberlakukannya kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026. Hal ini penting agar pelaku usaha dapat mempersiapkan diri sejak dini dan tidak mengalami kendala di kemudian hari.

Pada kegiatan tersebut, BPJPH juga menyerahkan sertifikat halal kepada sejumlah pelaku usaha. Penyerahan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya untuk segera mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Melalui kegiatan literasi ini, BPJPH berharap kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal semakin meningkat. Dengan pemahaman yang baik serta dukungan berbagai pihak, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 diharapkan dapat berjalan optimal, terkoordinasi, dan memberikan manfaat luas dan berimplikasi positif bagi penguatan ekonomi masyarakat. []