Jakarta --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melakukan sinergi kolaborasi dalam penguatan ekosistem halal. Sinergi ditandai dengan penandatanganan MoU tentang Pengembangan Ekosistem Halal Berbasis Desa dan Daerah Tertinggal pada Kamis, 27 Februari 2025 di Kementerian Desa, Jakarta. MoU ditandatangani oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, dan Menteri Desa Yandri Susanto, disaksikan oleh Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa sinergi ini menjadi bagian dari aksi bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada penguatan ekosistem halal sejalan dengan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan.

"BPJPH berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait untuk terwujudnya ekosistem industri halal kita yang semakin kuat dan produktif. Sehingga sektor halal semakin berimplikasi pada peningkatan perekonomian nasional." kata Babe Haikal, sapaan akrabnya, usai penandatanganan MoU di Jakarta, hari ini, Kamis (27/2/2025).

Kerja sama ini, lanjutnya, diharapkan mampu mengoptimalkan program sertifikasi halal di wilayah pedesaan, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan industri halal, yang berimplikasi positif bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan bahwa desa memiliki peran besar dalam menjadikan Indonesia sebagai pemimpin halal dunia. "Dengan masyarakat desa, kita harus menjadi nomor satu halal di dunia." ungkapnya.

Adapun lingkup Kerja Sama yang tertuang di dalam MoU tersebut di antaranya adalah Pertukaran data dan informasi terkait jaminan produk halal, Pengembangan daya saing produk desa melalui sertifikasi halal, Dukungan fasilitasi sertifikasi halal melalui BUMDes, Sosialisasi program halal bagi masyarakat desa, serta Peningkatan SDM desa dalam jaminan produk halal.