Sidoarjo --- Di tengah semakin ketatnya kompetisi industri halal global, Indonesia terus menegaskan kesiapannya untuk menjadi pemain utama, dan tidak sekadar menjadi pasar. Salah satu upaya strategis untuk menyiapkan hal itu adalah dengan memperkuat dan menggerakkan ekosistem industri halal yang nasional agar semakin produktif dan mendongkrak perekonomian nasional.

Hal itu tercermin dalam kunjungan kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kawasan Industri Halal Sidoarjo atau Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), yang merupakan salah satu di antara beberapa kawasan di Indonesia yang didesain dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri produk halal.

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan didampingi oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal E.A Chuzaemi Abidin. Sedangkan Tim Kunjungan Kerja Spesiifik DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri, didampingi 16 Anggota Komisi VIII DPR. Turut hadir pula perwakilan Forkopimda Jawa Timur dan manajemen HIPS.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan pentingnya kunjungan kerja ini sebagai bentuk pengawasan aktif sekaligus tahapan penting dalam memastikan konsistensi dan integritas proses produk halal (PPH) di kawasan industri yang secara khusus didesign untuk rantai pasok halal (halal supply chain) yang ideal meskipun kompleks dan multientitas.

"Kita membangun sistem halal bukan hanya untuk patuh terhadap regulasi, tapi juga sebagai alat ukur daya saing ekonomi. Misalnya, Malaysia telah punya lebih dari 15 kawasan industri halal dengan dukungan penuh negara. Kita belum, tapi lewat HIPS ini, kita dorong Indonesia mulai sejajar dan melampaui," kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (3/7/2025).

Lebih lanjut, Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa keberadaan HIPS yang didukung manajemen, SDM, laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya, diharapkan menjadi kawasan industri yang menjadi simpul penting dalam pembangunan ekosistem halal nasional, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor industri, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Di kawasan ini, terdapat 32 pelaku usaha bersertifikat halal, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga besar. Kunjungan kerja juga meninjau salah satu pabrik kosmetik yang tengah dalam proses sertifikasi halal produknya.

Langkah konkret ini juga mendapat perhatian serius dari Komisi VIII DPR. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri, mengatakan kawasan seperti HIPS tidak hanya penting secara teknis, tapi juga menyangkut arah pembangunan nasional dan peran Indonesia dalam kancah halal dunia.

“Halal ini bukan isu administratif belaka. Ini soal positioning Indonesia di kawasan. Kami ingin melihat langsung sejauh mana sinergi pusat dan daerah berjalan. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan rapat resmi DPR, agar kami bisa menilai apakah kebijakan yang ada sudah cukup atau perlu dorongan baru,” ujar Abidin Fikri.

“Kawasan seperti ini menyentuh aspek strategis. Kalau dikelola dengan baik, ini bisa jadi alat diplomasi dan ekspor, bukan hanya jaminan mutu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal mengatakan bahwa ekosistem halal tidak boleh hanya bertumpu pada industri besar. Penguatan ekosistem industri halal harus merata, termasuk dari sektor usaha mikro dan kecil. Dalam upaya memperkuat industri halal di sektor usaha mikro dan kecil, BPJPH juga meluncurkan program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku UMK dengan kuota sebanyak satu juta sertifikat halal gratis bagi UMK. Di Jawa Timur, dari kuota 171.108 sertifikat gratis yang tersedia tahun ini, sudah terserap 30,44% atau sekitar 52.083 pelaku usaha.

“Kami ingin halal ini tumbuh dari kaki lima sampai pabrik ekspor. Karena itu, pelaku UMK di Jawa Timur harus segera memanfaatkan kuota ini. Jangan sampai tertinggal, mumpung kuota Sehati masih tersedia.” kata Babe Haikal mengimbau.

Langkah BPJPH membangun kolaborasi dengan kawasan industri juga diiringi diplomasi antarnegara. Dalam waktu dekat, BPJPH akan menginisiasi ASEAN Halal Forum yang akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Forum ini akan menjadi momen bersejarah bagi pembentukan ASEAN Halal Council, yang bertujuan menyelaraskan standar halal antarnegara Asia Tenggara.

“Dunia punya ISO 9001 untuk mutu. Kenapa halal tidak? Padahal halal itu universal. Ini tentang integritas, ekonomi, dan peradaban. Kita sedang menggagas ASEAN Halal Council, dan Indonesia memimpin inisiatif ini.” pungkasnya.