Jawa Tengah — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung implementasi program Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 melalui penguatan sinergi dan kolaborasi lintas daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rangkaian audiensi dan koordinasi bersama pemerintah daerah di berbagai wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat kesiapan daerah khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Jawa Tengah, sejumlah rangkaian koordinasi dilaksanakan melalui audiensi yang telah dilaksanakan di Kota Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Berbagai upaya strategis dibahas, mulai dari pemetaan pelaku usaha dengan jenis produk dikenai kewajiban sertifikasi halal, penguatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha khususnya UMK, optimalisasi fasilitasi sertifikasi halal, hingga pengawasan produk di lapangan.

Di Kota Tegal, rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal juga menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi strategi penting dalam memperkuat ekonomi syariah dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Selain di Jawa Tengah, Balai PJPH Jateng yang juga mencakup wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggencarkan koordinasi kelembagaan di wilayah DIY sejak Januari 2026 lalu hingga saat ini.

Rangkaian koordinasi tersebut dimulai melalui rapat bersama Kanwil Kemenag DIY, Pemerintah Daerah DIY, serta berbagai pemerintah kabupaten/kota untuk membahas percepatan sertifikasi halal, optimalisasi program SEHATI, pemanfaatan data pelaku usaha berbasis NIB, hingga persiapan Kick Off Wajib Halal Oktober 2026 secara serentak.

Audiensi kemudian diperluas ke sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo. Berbagai agenda strategis dibahas, seperti percepatan penggunaan kuota sertifikasi halal gratis Program SEHATI, penguatan pendampingan sertifikasi halal skema self declare bagi pelaku UMK, pengawasan produk halal, pengembangan wisata halal/wisata ramah muslim, hingga pembentukan tim percepatan sertifikasi halal di daerah.

Melalui sinergi lintas lembaga tersebut, Balai PJPH Jateng-DIY mentargetkan terwujudnya ekosistem halal yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem halal nasional, yang diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Rangkaian audiensi ini menunjukkan komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 berjalan efektif dan tepat waktu, sekaligus mendorong UMKM naik kelas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal Indonesia.

Ke depan, Balai PJPH Provinsi Jawa Tengah akan melanjutkan rangkaian audiensi dan koordinasi ke sejumlah daerah lainnya, di antaranya Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Demak.

Langkah berkelanjutan ini merupakan bagian dari upaya memperluas kolaborasi lintas sektor serta memastikan seluruh daerah siap menyukseskan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 secara optimal. []