JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat diplomasi halal internasional guna memperluas jejaring perdagangan dan pengembangan ekosistem halal global. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui sosialisasi industri halal global dan mekanisme sertifikasi halal Indonesia kepada para eksportir asal Peru yang berlangsung di Kedutaan Besar Peru di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dan diterima oleh Head of Mission Embassy of Peru in Jakarta, Luis Cerutti.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Kemitraan dan Kerja Sama BPJPH, Fertiana Santy, yang juga memberikan asistensi teknis kepada para eksportir Peru terkait mekanisme sertifikasi halal dan kerja sama pengakuan sertifikat halal luar negeri melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA).

Dalam paparannya, Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa halal kini telah berkembang menjadi standar global yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga kualitas, keamanan produk, traceability, serta kepercayaan konsumen dalam perdagangan internasional. “Halal saat ini adalah bagian penting dari standar perdagangan global. Karena itu, negara-negara yang mampu membangun sistem halal yang kredibel dan terintegrasi akan memiliki daya saing yang semakin kuat dalam rantai pasok dunia,” ujar Ahmad Haikal Hasan.

Ia menilai Peru memiliki peluang besar untuk mengembangkan kapasitas industri halal nasionalnya, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan produk halal dunia. “Di kawasan Amerika Latin, Brazil telah menjadi salah satu pemain utama industri halal global. Peru juga memiliki potensi besar untuk berkembang ke arah yang sama apabila mulai memperkuat ekosistem halal nasionalnya sejak sekarang,” lanjutnya.

Menurut Haikal Hasan, penguatan kerja sama halal antara Indonesia dan Peru akan membuka peluang perdagangan yang lebih luas bagi kedua negara. Produk-produk Peru berpotensi memperluas akses ke pasar halal Indonesia dan global, sementara produk Indonesia juga dapat lebih merambah pasar di kawasan Amerika Latin, termasuk Peru.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan lebih dari dua ratus lima puluh juta konsumen sadar halal (halal conscious consumers), merupakan salah satu pusat penting pertumbuhan industri halal global, siap menjadi mitra strategis bagi negara-negara sahabat dalam pengembangan ekosistem halal.

“BPJPH terbuka untuk berdialog dan bekerja sama dengan negara manapun dalam memajukan ekosistem halal dunia secara bersama-sama. Halal adalah bahasa universal tentang kualitas, kebersihan, dan kepercayaan konsumen,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, BPJPH juga menyampaikan bahwa Indonesia akan memasuki tahapan penting pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku penuh pada 18 Oktober 2026, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi Jaminan Produk Halal.

Karena itu, BPJPH mendorong para pelaku usaha dan eksportir luar negeri yang ingin memasuki pasar Indonesia agar mulai mempersiapkan sertifikasi halal produknya sejak dini, baik melalui mekanisme registrasi halal luar negeri maupun kerja sama pengakuan sertifikat halal antar lembaga halal luar negeri dengan BPJPH.

Pada sesi asistensi teknis, Direktur Fertiana Santy menjelaskan berbagai tahapan registrasi halal luar negeri melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL), termasuk mekanisme pengajuan kerja sama antar lembaga halal luar negeri dengan BPJPH melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA).

Fertiana juga memaparkan bahwa hingga saat ini BPJPH telah menjalin kerja sama halal dengan 38 negara di berbagai kawasan dunia. Kerja sama tersebut menghasilkan pengakuan terhadap 110 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN). Selain itu, sebanyak 184.508 produk halal luar negeri telah teregistrasi dalam Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

Di forum tersebut, para eksportir Peru juga memperoleh penjelasan mengenai prosedur sertifikasi halal Indonesia, sistem layanan halal nasional, hingga potensi pasar halal Indonesia yang terus berkembang. Dialog berlangsung aktif dengan antusiasme tinggi dari peserta yang ingin memahami lebih jauh peluang ekspor produk halal ke Indonesia maupun negara-negara lainnya.

Penguatan komunikasi dan kerja sama halal internasional tersebut menjadi bagian dari strategi BPJPH dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia sekaligus memastikan kesiapan ekosistem halal nasional menghadapi implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026. []