Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat edukasi dan literasi halal kepada pelaku usaha menjelang implementasi kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan edukasi halal bertajuk “Legendary Legacy, Sustainable Future” yang diselenggarakan oleh Interflour Indonesia di Lotte Alley, Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, sebagai keynote speaker, didampingi Direktur Sertifikasi Halal BPJPH Yanis Naini. Acara juga turut menghadirkan pakar kuliner Indonesia, Sisca Soewitomo, serta diikuti para pelaku usaha sektor kuliner dan industri makanan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengingatkan para pelaku usaha bahwa Indonesia akan memasuki tahapan implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan sebagaimana diatur dalam regulasi Jaminan Produk Halal. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif atau beban regulasi semata.

“Jangan melihat halal hanya sebagai kewajiban regulasi. Halal justru adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan berpesan kepada para pelaku usaha kuliner yang hadir.

Saat ini, lanjutnya, halal telah berkembang menjadi standar global yang berkaitan erat dengan kualitas, kesehatan, kebersihan, keamanan produk, dan transparansi proses produksi.

“Halal saat ini sudah menjadi perhatian dunia, termasuk di Amerika dan Eropa. Halal bukan lagi hanya milik umat Muslim, tetapi telah menjadi simbol kesehatan, kualitas, dan gaya hidup modern,” lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa dunia kini semakin memahami konsep halal sebagai sistem yang menjamin transparency, traceability, dan trustability. Karena itu, sertifikasi halal memberikan nilai tambah berupa jaminan kepercayaan kepada konsumen karena seluruh proses produksi dapat ditelusuri secara jelas, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi produk.

“Halal bukan sekadar simbol. Halal adalah nilai tambah ekonomi, kualitas, dan kepercayaan global,” tegasnya.

Dalam paparannya, Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal tersebut juga menyampaikan bahwa perkembangan industri halal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Keuangan, kontribusi sektor halal supply chain terhadap PDB nasional sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai sekitar 26,7 hingga 27% dengan nilai sekitar Rp4.900 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa industri halal memiliki kekuatan ekonomi yang besar sekaligus menjadi peluang strategis bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan daya saing produknya di pasar domestik maupun global.

Sejalan dengan hal tersebut, BPJPH terus menggaungkan konsep “Halal for Everyone” dan “Halal for Everybody” sebagai paradigma bahwa halal merupakan sistem jaminan kualitas yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.

Babe Haikal juga menegaskan bahwa pengembangan industri halal nasional mendapat dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat industri halal dunia. Menutup paparannya, ia kembali menegaskan visi besar Indonesia dalam membangun ekosistem halal yang berdaya saing global.

“Halal is lifestyle. Halal is a way of life. Halal adalah simbol kesehatan, kebersihan, kualitas, dan keamanan pangan. Karena itu, visi kami adalah Halal Indonesia untuk masyarakat dunia,” pungkasnya. []