Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berhasil meraih Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 sebesar 79,90 dengan kategori “BB”. Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Evaluator Nasional terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPJPH.

Capaian ini menjadi sangat spesial karena penilaian reformasi birokrasi pertama bagi BPJPH setelah kelembagaan BPJPH bertransformasi sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) pada era Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, hasil evaluasi tersebut dinilai menjadi tonggak penting bagi penguatan tata kelola kelembagaan BPJPH dalam fase transisi dan penguatan kelembagaan baru.

Pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024.

Selain itu, evaluasi juga berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa transformasi tata kelola kelembagaan di BPJPH terus berjalan secara terarah dan konsisten sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional.

“Capaian ini memiliki makna strategis karena diraih pada masa transisi dan penguatan BPJPH sebagai LPNK baru di era Kabinet Merah Putih. Artinya, BPJPH mampu menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan sekaligus terus melakukan transformasi kelembagaan secara adaptif,” ujar Haikal Hasan.

Menurutnya, reformasi birokrasi bukan semata mengejar angka indeks, tetapi bagaimana menghadirkan birokrasi yang semakin adaptif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat. Terlebih, dalam rangka menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal Oktober 2026.

“Di BPJPH, reformasi birokrasi kami arahkan untuk memperkuat tata kelola layanan halal nasional yang modern, transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Ekosistem halal membutuhkan tata kelola yang kuat, pelayanan yang cepat, regulasi yang responsif, serta kolaborasi lintas sektor yang efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menjelaskan bahwa capaian indeks RB tersebut merupakan hasil penguatan berbagai aspek tata kelola internal, mulai dari transformasi digital, penguatan akuntabilitas, hingga peningkatan budaya kerja ASN.

“Sebagai lembaga yang sedang memperkuat struktur dan tata kelola kelembagaan baru, BPJPH terus melakukan pembenahan secara sistematis, baik pada aspek manajemen kinerja, penyederhanaan proses bisnis, standar pelayanan prima, penguatan pengawasan, maupun pengembangan layanan digital,” ujar Aqil Irham.

Ia menambahkan bahwa seluruh upaya tersebut diarahkan agar pelayanan sertifikasi halal semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BPJPH untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat budaya kerja birokrasi yang kolaboratif, responsif, profesional, dan berorientasi pada hasil,” lanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, BPJPH memperoleh nilai Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 sebesar 74,00 dari bobot penilaian 100. Sementara itu, pada penilaian Reformasi Birokrasi Tematik dengan bobot 10, BPJPH memperoleh nilai 5,90. Dengan demikian, total Indeks Reformasi Birokrasi BPJPH Tahun 2025 mencapai 79,90 dari total bobot penilaian 110, dengan kategori “BB”. []