Tokyo (Kemenag) --- Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas menyatakan harapannya agar kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) Indonesia dan Jepang dapat meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke Jepang. Sebab, Menag melihat Jepang memiliki perhatian yang besar terhadap pengembangan wisata ramah Muslim, meskipun penduduk muslim Jepang tergolong minoritas.

"Melihat besarnya perhatian dan upaya Jepang dalam mengembangkan wisata ramah Muslim, sekaligus sebagai dukungan Indonesia dalam penguatan ekosistem halal di tingkat global, saya rasa akan sangat baik jika produk halal Indonesia diekspor dan dipasarkan di Jepang," kata Menag di sela-sela kunjungan kerjanya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo , Selasa (11/7/2023).

Menag juga mengatakan bahwa harapan tersebut sejalan dengan hubungan baik Indonesia dan Jepang yang sudah sejak lama terjalin. Kedua negara juga telah bermitra di berbagai bidang secara saling menguntungkan. Kerja sama perdagangan produk halal tentu akan memperkuat sinergi bilateral kedua negara. Terlebih, lanjutnya, konsep halal di Jepang bukanlah hal yang baru. Konsep halal sangat dekat dengan gaya hidup masyarakat Jepang yang selalu memperhatikan produk yang dikonsumsinya.

"Halal di Jepang bukan soal agama, tapi soal gaya hidup. Masyarakat Jepang sangat memperhatikan apa yang dikonsumsi. Itulah mengapa masyarakat di Jepang umurnya panjang." kata Menag menambahkan.

Menag juga mengatakan bahwa kebutuhan produk halal di pasar Jepang didominasi oleh produk makanan dan minuman. Tahun 2020, nilai perdagangan produk makanan dan minuman halal Indonesia ke Jepang mencapai Rp 20 miliar.

"Potensi ekspor produk halal Indonesia ke Jepang masih terbuka dan ini harus kita manfaatkan. Terlebih, upaya ini sejalan dengan cita-cita Indonesia sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahwa Indonesia akan menjadi produsen produk halal terbesar di dunia pada 2024 mendatang." tandasnya.

"Karenanya, kerja sama Indonesia dan Jepang khususnya dalam bidang Jaminan Produk Halal (JPH) yang saat ini sedang berproses harus dipercepat sesuai regulasi yang ada. Sehingga, kerja sama produk halal dapat segera membawa keuntungan dan kebermanfaatan bagi kedua negara." imbuh Menag.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham, mengatakan bahwa saat ini terdapat 4 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dari Jepang yang telah mengajukan permohonan kerja sama Jaminan Produk Halal dengan pemerintah Indonesia melalui BPJPH. Di antaranya, Japan Islamic Trust (JIT), Japan Muslim Association (JMA), Muslim Profesional Japan Association, dan NPO Japan Halal Association.

"Dari keempat Lembaga Halal Luar Negeri tersebut, dua di antaranya yaitu Japan Islamic Trust dan Japan Muslim Association telah siap diasesmen untuk mendapatkan akreditasi," kata Aqil.

Akreditasi LHLN tersebut, lanjutnya, dilakukan dalam rangka saling keberterimaan dan saling pengakuan sertifikat halal. Jika kesepakatan saling pengakuan ini sudah terjalin, maka di antar kedua negara tidak ada lagi hambatan dalam perdagangan produk halal.

"Akreditasi ini dilakukan dalam rangka pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal melalui Mutual Recognition Agreement atau MRA. Dengan adanya MRA maka sertifikat halal dari Jepang otomatis diakui di Indonesia, begitu juga sebaliknya." kata Aqil menerangkan.

"Adanya saling pengakuan sertifikat halal ini tentu saja akan memudahkan aktivitas perdagangan produk halal kedua negara." tambahnya.

Hadir dalam pertemuan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang John Tjahjanto Boestami, Sekretaris BPJPH EA Chuzaemi Abidin, Pimpinan Japan Islamic Trust (JIT) Haroon, dan Vice President Japan Muslim Association (JMA) Saeed Y Sato. []