Bandar Lampung --- Sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya penguatan kemandirian ekonomi, industrialisasi berbasis nilai tambah, serta pembangunan dari daerah, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mendorong Provinsi Lampung untuk memanfaatkan potensi halalnya secara optimal agar mampu bertransformasi menjadi produsen halal berkualitas yang terhubung langsung dengan rantai pasok halal global. Menurut Haikal, halal harus ditempatkan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional (growth economic engine), bukan semata-mata dipahami sebagai kepatuhan regulasi dan keagamaan semata.

Dorongan tersebut disampaikan oleh Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan, dalam Talkshow Kawasan Industri Halal Tahun 2026 bertajuk “Akselerasi Kawasan Industri Halal, Mewujudkan Lampung sebagai Pusat Produksi Halal Berkualitas” yang digelar di Gedung Pusiban, Bandar Lampung, Jumat (30/1/2026). Dalam forum tersebut, Babe Haikal menegaskan bahwa daerah dengan kekuatan sektor hulu seperti Lampung memiliki posisi strategis untuk naik kelas, dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi produsen halal bernilai tambah tinggi yang berdaya saing global.

Dalam paparannya, Kepala BPJPH menyoroti ironi bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia justru masih tertinggal dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas non-Muslim dalam penguasaan produksi produk halal dunia. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data, saat ini tiga negara produsen produk halal terbesar justru berasal dari Cina, Brasil, dan Amerika Serikat.

Babe Haikal menjelaskan bahwa ketiga negara tersebut, sejak puluhan tahun yang lalu sudah memperhitungkan bahwa produk halal akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. "Maka tidak heran jika di Mekkah, Madinah, hingga Dubai, pasar dan perbelanjaan dibanjiri produk Made in China,” ujar Babe Haikal.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Haikal menekankan pentingnya strategi simplifikasi dan percepatan. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar berani mengambil terobosan dengan belajar dari keberhasilan ketiga negara tersebut. Terlebih, upaya tersebut dipastikan akan berdampak positif bagi penguatan ekonomi dan kemandirian nasional.

“Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di kaki sendiri dan berdaulat secara ekonomi. Jangan sampai kita hanya menjadi pasar. Aneh jika warteg tidak bersertifikat halal, atau keripik singkong kita justru beli yang dari luar negeri hanya karena (sudah ada) label halalnya,” tegas Babe Haikal.

Lebih lanjut, Haikal menjelaskan bahwa keberhasilan ketiga negara tersebut tak terlepas dari dinamika di tingkat global, di mana halal telah bertransformasi menjadi simbol peradaban modern. Bahkan, di sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Rusia, halal dimaknai sebagai standar double clean atau jaminan kebersihan ganda, elite food yang mencerminkan kualitas tinggi, serta sebagai bagian dari kepuasan pembeli (customer satisfaction).

Dalam konteks ini, BPJPH terus mendorong berbagai program konkret di daerah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen halal global, termasuk di Provinsi Lampung. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui akselerasi sertifikasi halal guna menjamin kehalalan dari sektor hulu ke hilir.

Senada dengan Babe Haikal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang mewakili Gubernur Lampung menegaskan komitmennya untuk menjadikan Lampung sebagai produsen produk halal, bukan hanya menjadi pasar halal semata.

“Pertanyaannya sederhana, apakah kita mau selamanya hanya menjadi pasar, atau kita ingin naik kelas menjadi produsen utama? Dengan 11 persen populasi Muslim dunia berada di Indonesia, ini adalah peluang besar bagi kita untuk menjadi kiblat pengembangan produk halal dunia,” ujar Jihan.

Sebagai strategi konkret, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan kawasan industri berbasis agro di sejumlah titik strategis, antara lain Way Pisang di Lampung Selatan, Kawasan Industri Tanggamus, Rejosari di Natar, serta Negeri Katon. Kawasan-kawasan tersebut diproyeksikan menjadi ekosistem halal yang terintegrasi, mempertemukan petani, pelaku industri, UMKM, hingga pasar dalam satu sistem yang berkelanjutan.

“Diperlukan perencanaan yang rapi, infrastruktur yang siap, kerja sama lintas sektor, dan konsistensi,” tambah Jihan menjelaskan.

Wagub Jihan juga mengimbau pelaku usaha untuk memandang kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku penuh mulai 26 Oktober 2026 sebagai peluang perluasan pasar dan peningkatan daya saing, khususnya melalui hilirisasi komoditas unggulan Lampung di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Melalui penguatan kawasan industri halal dan kolaborasi pusat-daerah, BPJPH optimistis Provinsi Lampung dapat mengambil peran strategis dalam rantai pasok halal dunia, sekaligus mendorong Indonesia bertransformasi dari pasar halal terbesar menjadi produsen halal berkualitas global. []