Jakarta --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus berupaya memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Hari ini, upaya dilakukan BPJPH bersama delapan lembaga sekaligus melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Prosesi penandatanganan sinergi tersebut diawali dengan penandatanganan MoU antara BPJPH dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) tentang sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait implementasi di bidang Jaminan Produk Halal. MoU ditandatangani oleh Ketua Umum APTISI M Budi Djatmiko dan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, bertempat di gedung BPJPH, Jakarta Timur.
"Kami mengapresiasi komitmen para pihak untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan Jaminan Produk Halal kita, yang pada hari ini dituangkan melalui MoU dan juga perjanjian kerja sama yang telah kita tandatangani bersama." ungkap Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, usai penandatanganan MoU dan PKS tersebut di Kantor BPJPH, Jumat (27/12/2024).
"Dengan ditandatanganinya kerja sama ini maka kewajiban kita dalam mewujudkan perlindungan kehalalan produk di Indonesia ini kita laksanakan secara bersama-sama. Semoga apa yang kita upayakan ini mendapatkan ridho Allah SWT." lanjut pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut.
"Saat ini kita punya 104 perjanjian, yang selayaknya kita jalankan. Untuk ke depan kita sudah punya tabel tentang perjanjian dan statusnya. Saya berharap kedelapan perjanjian dan PKS yang baru saja kita tandatangani bersama ini betul-betul kita jalankan dengan sebaik-baiknya." imbuhnya.
Lebih lanjut, Babe Haikal juga mengatakan bahwa cakupan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia memang begitu luas dan melibatkan banyak pihak. Sehingga, menuntut keterlibatan banyak pemangku kepentingan sesuai fungsi dan peran masing-masing demi terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang efektif dan efisien. Ia juga memastikan bahwa kerja sama dengan kedelapan pihak tersebut bisa mendorong penguatan ekosistem halal di tanah air.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum APTISI Budi Djatmiko, mengungkapkan komitmen pihaknya dalam mendukung program Pemerintah dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, khususnya pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal.
"Pertama, dengan produk bersertifikat halal maka semua orang menjadi tidak was-was, tidak ada keraguan (untuk mengonsumsinya). Kedua kalau kita mau ekspor produk kita, maka bagi umat Muslim mereka terhindar dari keraguan. Ketiga, kalau kita sudah memiliki konsep halal maka Indonesia akan menjadi leader, karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di dunia." kata Budi Djatmiko.
