Jakarta— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Standar Pelayanan Sertifikasi Halal Reguler Mandiri, Kamis (24/07/2025). FKP ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya BPJPH dalam meningkatkan mutu layanan sertifikasi halal, khususnya skema reguler mandiri, dengan melibatkan partisipasi publik secara aktif. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun standar pelayanan minimum yang akuntabel dan partisipatif.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam arahannya menekankan bahwa penyusunan regulasi dan standar pelayanan harus mengedepankan prinsip kemudahan tanpa mengurangi kualitas layanan.

“Dalam pembuatannya, regulasi yang kita rancang harus didasarkan pada asas kemudahan (sederhana), ringan, dan tidak mengurangi kualitas mutu. Peraturan dibuat untuk mempermudah,” tegas Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Membuka kegiatan tersebut, Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal tersebut berharap agar kegiatan FKP dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai wadah pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik atau masyarakat penerima layanan.

Sementara itu, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, Mamat Slamet Burhanudin, menyampaikan bahwa forum ini menjadi bagian dari mekanisme penyusunan kebijakan yang inklusif dan responsif.

“Tujuannya adalah untuk memperbaiki layanan sertifikasi halal reguler. Di sini kami akan menyusun standar pelayanan minimum, melakukan uji regulasi, serta menyerap masukan dan pandangan dari para stakeholder, sehingga layanan kita ini betul-betul representatif dan menyerap aspirasi publik,” jelasnya.

Diskusi berlangsung dalam dua sesi menghadirkan paparan Overview Forum Konsultasi Publik oleh Biro Perencanaan dan Organisasi BPJPH, serta pembahasan teknis standar pelayanan oleh Direktorat Sertifikasi Halal BPJPH.

Hadir dalam kegiatan Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BPJPH M Zulfan Syarif, serta Direktur Sertifikasi Halal BPJPH Yanis Naini. Forum dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga dan stakeholder. Di antaranya Kementerian Perindustrian, BPOM, MUI, LPH LPPOM, UIN Jakarta. hadir pula perwakilan dari sejumlah asosiasi usaha, di antaranya GAPMMI, GP Farmasi, PEKERTI, PPA Kosmetika Indonesia, HIPPINDO, ARPHUIN, PHRI, dan AKUMANDIRI.

Sebagai penutup, forum menyepakati poin-poin masukan dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara. Dengan kegiatan ini, BPJPH menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan sertifikasi halal yang efisien, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.