Pontianak — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal / BPJPH) terus memperkuat pengembangan ekosistem halal nasional, termasuk di wilayah perbatasan. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di Kalimantan Barat.

Upaya tersebut tercermin dalam kunjungan kerja Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Muhammad Aqil Irham, ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada hari ini, Kamis (5/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Sestama BPJPH diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, untuk membahas rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di wilayah tersebut.

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil irham menyampaikan bahwa wilayah perbatasan memiliki potensi ekonomi yang besar sekaligus menjadi etalase produk Indonesia di mata negara tetangga. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur layanan halal di wilayah tersebut menjadi bagian penting dari strategi nasional pengembangan industri halal.

“Wilayah perbatasan merupakan beranda depan Indonesia. Produk-produk yang beredar di sana tidak hanya dikonsumsi masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menjangkau pasar lintas negara. Karena itu, penguatan ekosistem halal di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional,” ujarnya.

Rencana pembentukan UPT BPJPH di Kalimantan Barat juga dimaksudkan untuk mendekatkan layanan sertifikasi halal kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan keberadaan UPT di daerah, proses fasilitasi, pembinaan, serta pendampingan bagi pelaku usaha dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Selain itu, kehadiran UPT BPJPH di daerah juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendamping proses produk halal (LP3H), perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat ekosistem halal yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

Kalimantan Barat sendiri memiliki posisi geografis yang strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga penguatan ekosistem halal di wilayah ini menjadi penting dalam mendukung daya saing produk halal Indonesia di kawasan regional.

Melalui langkah ini, BPJPH berharap semakin banyak pelaku usaha di wilayah perbatasan yang memperoleh sertifikat halal, sehingga produk-produk lokal dapat berkembang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus membuka peluang ekspansi ke pasar yang lebih besar. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis halal, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri halal global. []