Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) menandatangani nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Tanjung Priok, Selasa (12/05/2026).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antar lembaga untuk memastikan produk yang masuk dan beredar di Indonesia tidak hanya memenuhi standar kesehatan dan keamanan, tetapi juga ketentuan halal sesuai regulasi JPH.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa Badan Karantina Indonesia memiliki posisi penting sebagai garda terdepan dalam pengawasan lalu lintas produk hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, kerja sama BPJPH dan Badan Karantina Indonesia merupakan bentuk nyata sinergi antar lembaga negara dalam melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan industri nasional.

“Badan Karantina Indonesia menjadi pintu gerbang memastikan produk pangan yang masuk ke Indonesia sehat dan halal. Kerja sama BPJPH dan Badan Karantina akan terus diperkuat." ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan usai menadatangani MoU BPJPH-Barantin, di Balai Karantina Tanjung Priuk, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

"Nota kesepahaman yang baru saja kita tanda tangani bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Babe Haikal itu.

Sementara itu, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama strategis tersebut. Menurutnya, kesepahaman itu lahir dari komitmen kuat kedua lembaga untuk bersinergi dalam pengawasan dan pengendalian produk yang masuk ke Indonesia.

“Kita bersyukur hari ini dapat bertemu dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Karantina Indonesia dengan BPJPH. Kesepakatan ini dapat terwujud karena adanya komitmen kuat untuk bersinergi di antara kedua lembaga,” ujar Kepala Barantin Abdul Kadir Karding.

Dijelaskannya, kolaborasi tersebut mencakup pengawasan dan pengendalian terhadap hewan, tumbuhan, dan ikan, hingga penguatan sistem traceability atau ketertelusuran produk.

“Kerja sama ini diharapkan menghadirkan pengawasan dan pengendalian terhadap hewan, tumbuhan, ikan, hingga aspek traceability secara bersama-sama. Tujuannya untuk menjamin bahwa produk yang masuk bukan hanya sehat, tetapi juga memenuhi prinsip halalan thayyiban,” jelasnya.

Melalui nota kesepahaman ini, BPJPH dan Badan Karantina Indonesia akan memperkuat koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta pengawasan terintegrasi dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sinergi tersebut diharapkan memperkuat pengawasan produk yang masuk ke Indonesia sekaligus mendukung terciptanya ekosistem produk halal yang aman, sehat, dan berdaya saing global.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU tersebut Sekretaris Utama Barantin Shahandra Hanitiyo, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH Abd Syakur, Deputi Bidang Karantina Hewan Sriyanto, Plt Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Dian Seri Rezeki Kusumastuti, Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal Budi Setyo Hartoto, serta Direktur Kemitraan dan Kerja Sama Fertiana Santy.

Usai prosesi penandatanganan, rombongan melakukan inspeksi mendadak untuk melihat langsung kinerja Petugas Karantina dan Pengawas Jaminan Produk Halal dalam memeriksa produk pangan impor. Inspeksi ini fokus pada verifikasi kesesuaian antara dokumen kesehatan karantina, label halal, kondisi fisik komoditas serta memastikan prosedur pengawasan terintegrasi sudah berjalan di level operasional.

Turut mendampingi dalam inspeksi tersebut, Kepala Balai Besar Karantina DKI Jakarta Amir Hasanuddin menyampaikan bahwa pihaknya siap dengan tugas baru yang diberikan. "Petugas Karantina di garda terdepan kini memiliki mandat tambahan dan siap untuk memastikan aspek kehalalan menjadi bagian tak terpisahkan dari pengamanan komoditas pangan," jelasnya. []