Garut — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan guna mempercepat sertifikasi halal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut ditegaskan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah SPPG di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Babe Haikal menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJPH, lembaga pemeriksa halal, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat implementasi Jaminan Produk Halal pada layanan penyediaan makanan Program MBG.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Percepatan sertifikasi halal SPPG membutuhkan sinergi semua pihak agar layanan MBG benar-benar menghadirkan makanan yang bergizi, higienis, aman, dan halal bagi masyarakat,” ujarnya.

Kunjungan tersebut meliputi SPPG Sukamentri, SPPG Kota Kulon, serta SMP Negeri 6 Garut. Agenda ini sekaligus menjadi tindak lanjut percepatan sertifikasi halal SPPG di Kabupaten Garut yang sebelumnya telah disosialisasikan oleh BPJPH.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPJPH didampingi Direktur Sertifikasi Halal BPJPH, Yanis Naini, Kepala Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tri Cahyanto, serta Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat, Imam Mutawakkil.

Saat meninjau operasional SPPG Kota Kulon, Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan aspek gizi, tetapi juga harus didukung oleh standar higienitas dan jaminan kehalalan produk secara menyeluruh.

Menurutnya, ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menghadirkan layanan pangan yang berkualitas bagi masyarakat.

“Sejak November 2025, kita terus mengingatkan bahwa operasional layanan makanan harus ditopang oleh tiga aspek penting, yaitu standar gizi, standar higienitas, dan standar halal. Karena halal bukan hanya sekadar label, tetapi ada proses, ada standar, dan ada tanggung jawab yang harus dijaga,” tegas Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.

Dalam kunjungan tersebut, Babe Haikal juga meninjau langsung area dapur, proses pengolahan makanan, hingga sistem penanganan bahan pangan di lingkungan SPPG. Ia berdialog dengan pengelola dapur dan petugas SPPG guna memastikan implementasi standar halal dilakukan secara konsisten dalam seluruh rantai penyediaan makanan.

Menurutnya, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan layanan pangan, termasuk di lingkungan SPPG. Melalui penerapan sistem yang baik, kehalalan produk dapat dijaga secara tertelusur mulai dari penggunaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat.

“Kita ingin masyarakat tidak hanya menerima makanan yang bergizi dan aman, tetapi juga memiliki kepastian halal. Karena bagi masyarakat Indonesia, halal merupakan bagian penting dari kualitas layanan pangan,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi halal SPPG bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola layanan pangan yang berkualitas, akuntabel, dan terpercaya.

Pada kesempatan tersebut, tim BPJPH bersama LPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga memberikan edukasi teknis terkait implementasi Sistem Jaminan Produk Halal di lingkungan SPPG, mulai dari pengelolaan bahan baku, proses produksi, hingga dokumentasi sistem halal.

Melalui penguatan sinergi tersebut, BPJPH berharap proses sertifikasi halal SPPG di berbagai daerah dapat berjalan lebih cepat dan optimal sehingga seluruh layanan penyediaan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal sesuai regulasi yang berlaku. []