Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mengintensifkan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di berbagai wilayah sebagai bagian dari langkah strategis menyongsong pemberlakuan Ketentuan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi memperkuat pelaksanaan program sertifikasi halal dengan stakeholder terkait guna pengembangan ekosistem halal yang inklusif dan berdaya saing.

Di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jateng–DIY, melakukan koordinasi dengan Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah DIY untuk menyiapkan rencana audiensi BPJPH dengan Gubernur DIY. Dalam forum ini, BPJPH menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah, termasuk sinergi dengan dinas teknis seperti DPMPTSP dalam penyediaan dan integrasi data Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai basis percepatan sertifikasi halal. Program strategis seperti SEHATI, Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat, Halal Festival, serta pengembangan desa wisata halal diharapkan menjadi akselerator penguatan ekosistem halal di DIY.

Balai PJPH Jateng juga melakukan koordinasi dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY Ahmad Bahiej, pada Selasa (13/1/2026). Koordinasi dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan kelembagaan dan percepatan layanan sertifikasi halal di DIY. Dalam pertemuan tersebut dibahas percepatan sertifikasi halal serta peluang pendirian UPT Balai PJPH di DIY yang saat ini masih tergabung dalam regional Jateng–DIY.

Sementara itu di Sumatera Barat, Balai PJPH Sumbar menerima audiensi dari Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Sumbar terkait rencana sertifikasi halal kantin dan layanan katering balai. Audiensi tersebut juga membahas dukungan Bapelkes dalam program kesehatan di bawah Dinas Kesehatan, termasuk untuk standar pelayanan yang selaras dengan prinsip halal. Kegiatan ini dihadiri pimpinan Bapelkes, pengelola koperasi dan kantin, serta didampingi oleh Pengawas Halal BPJPH.

Di Jawa Barat, Balai PJPH Jabar melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat sekaligus melakukan survei awal lahan yang dinilai potensial untuk pengembangan UPT Balai PJPH Jawa Barat. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan infrastruktur kelembagaan guna mendukung peningkatan kapasitas layanan sertifikasi halal di provinsi dengan jumlah pelaku usaha yang besar. Sebelumnya, Balai PJPH Jabar juga berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan dukungan anggaran fasilitasi sertifikasi halal melalui skema self declare sebanyak 200 sertifikat halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Di Sumatera Utara, Balai PJPH Sumut juga turut aktif mendorong percepatan sertifikasi halal di tingkat daerah. Pada Selasa (13/1/2026), Balai PJPH Sumut mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Medan dan seluruh perangkat daerah (SKPD) serta pemangku kepentingan terkait. Rapat ini difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan sertifikasi halal di Kota Medan menjelang pemberlakuan Wajib Halal 2026. Dalam forum tersebut, seluruh stakeholder menyatakan komitmen dan kesiapan untuk mendukung pencapaian target fasilitasi sertifikasi halal.

Adapun di Maluku, Loka PJPH Maluku juga berkoordinasi dengan stakeholder setempat dalam menggagas pelaksanaan Maluku Pasar Halal sebagai upaya mendorong pelaku usaha, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk mengurus sertifikat halal. Kegiatan ini bertujuan memastikan produk dan makanan yang dipasarkan memenuhi standar halal sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan. Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, mendorong sertifikasi halal penting dilaksanakan oleh pelaku usaha di wilayahnya, untuk meningkatkan kepercayaan dan daya tarik pariwisata daerah setempat. []