Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar Courtesy Meeting & Discussion with China Halal Certification Bodies di Kantor BPJPH, Selasa (28/04/2026). Kegiatan ini mengundang 18 lembaga halal luar negeri (LHLN) dari Republik Rakyat China sebagai upaya memperkuat kerja sama produk halal antara kedua negara melalui kebijakan wajib halal yang akan berlaku mulai Oktober 2026.

“Jadi saya mengundang semua lembaga halal dari RRC. Yuk kita sama-sama membangun ekonomi yang lebih baik. Tentunya dengan semangat saling menguntungkan untuk kedua negara, yang ekspor semakin mudah tapi terseleksi,” ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Haikal Hasan menambahkan, penguatan kerja sama ini juga mencakup aspek ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari proses inspeksi, inventori, pengemasan, hingga distribusi produk. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas produk halal dari hulu hingga hilir.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal juga menyampaikan pidato penting yang menegaskan bahwa mandatory sertifikasi halal tidak lagi terbatas pada sertifikasi produk semata, melainkan telah diperluas mencakup seluruh rantai distribusi, termasuk pengemasan, penyimpanan, dan distribusi, sebagai penerapan pengendalian halal secara menyeluruh (end-to-end).

"Perusahaan yang sebelumnya hanya memperoleh sertifikasi halal pada produknya, ke depan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa proses pengemasan, penyimpanan, dan distribusi memenuhi ketentuan sertifikasi halal." terang Babe Haikal menjelaskan.

Kebijakan baru terkait pengendalian halal secara menyeluruh ini akan segera dilaksanakan sesuai tahapan kewajiban sertifikasi halal pada produk halal luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kontaminasi oleh bahan non-halal terhadap produk halal secara keseluruhan.

Menurut Haikal, China menjadi negara pertama yang diundang dalam forum ini karena memiliki jumlah LHLN terbanyak serta volume produk yang signifikan dalam hubungan perdagangan dengan Indonesia. Selain itu, China juga dinilai sebagai salah satu pelopor industri halal dunia dengan produksi produk halal yang terus meningkat sampai dengan tahun 2026.

“Jadi, tidak ada salahnya kalau kita lihat dan belajar untuk penerapan di China, padahal mayoritas (penduduknya) non muslim, tapi begitu aware dengan halal,” imbuhnya.

Ke depan, BPJPH berencana menggelar pertemuan serupa dengan lembaga halal dari berbagai negara lain, termasuk yang berada di kawasan Eropa. Upaya ini menjadi bagian dari upaya mendorong sektor halal menjadi kontributor utama dalam pencapaian target ekonomi nasional.

Adapun sejumlah LHLN dari China yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Shenzhen One Gate Halal Centre, Halal Madani Certification and Inspection Service (Shenzhen) Co., Ltd., Shandong Halal Certification Service (SHC), Shanghai Global Halal Certification Service, Shaanxi Shang Pin Yuan Halal Food & Restaurant Management Co., Ltd. (SSPY), Good Fortune Halal Certification Services (Qingdao) Co., Ltd., Islamic Food Research Centre (Hong Kong) Co., Ltd., ARA Halal Certification Services Center Inc., Halal Services Asia (HSA), Halal Certification Services Chongqing (HCS), China Halal Certification Shanghai Co., Ltd., Shanghai Museling Testing and Certification Co., Ltd., FUIN Halal Certification Center, serta International Halal Certification Center Limited.

Melalui forum ini, BPJPH berharap kerja sama internasional di bidang jaminan produk halal semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan industri halal global yang berkelanjutan. []