JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani delapan kerja sama strategis Jaminan Produk Halal (JPH), yang terdiri atas empat kerja sama dalam negeri dan empat kerja sama luar negeri, di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Jumat (27/02/2026). Penandatanganan ini menjadi bagian dari strategi penguatan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) nasional sekaligus perluasan pengakuan sertifikasi halal Indonesia di tingkat internasional.

Keempat kerja sama domestik JPH tersebut antara lain: (1) Perjanjian Kerja Sama dengan Balai Diklat Industri Jakarta tentang Pelatihan Jaminan Produk Halal. 
(2) Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pelatihan Jaminan Produk Halal.

(3) Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang Pengumpulan ZIS-DSKL Pegawai di Lingkungan BPJPH.

(4) Nota Kesepahaman dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Adapun kerja sama luar negeri JPH dilakukan adalah perjanjian pengakuan atau Recognition Agreement/RA antara BPJPH dengan empat Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang berasal dari Filipina, Meksiko, dan Republik Rakyat Tiongkok. Keempat Lembaga Halal Luar Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Halal Development Institute of the Philippines, Inc.
 (2) Aseguramiento Halal, S.A. de C.V.
 (3) China Halal Certification Shanghai Co., Ltd.
 (4) Shenzhen One Gate Halal Centre

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa penandatanganan delapan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekosistem halal nasional sekaligus memperluas jejaring pengakuan internasional terhadap sertifikasi halal Indonesia.

“Tahun 2026 menjadi momentum akselerasi industri halal nasional. Kontribusi rantai nilai halal terhadap PDB Indonesia telah mencapai sekitar 27 persen atau setara kurang lebih Rp4.832 triliun pada 2025. Ini menunjukkan bahwa halal bukan sektor pinggiran, melainkan arus utama ekonomi nasional,” ujar Babe Haikal, sapaan akrab Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan.
 Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Noor Achmad, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan sertifikasi halal yang dilakukan BPJPH. Ia menilai bahwa penguatan sistem Jaminan Produk Halal tidak hanya berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM binaan.

Menurutnya, sinergi antara penguatan industri halal dan optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Wakil Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gonaranao B. Musor, menilai pengakuan bersama menjadi fondasi penting dalam memperkuat kolaborasi halal antarnegara. Sedangkan Kepala Urusan Luar Negeri Kedutaan Besar Meksiko untuk Indonesia, Rodrigo Vazquez Ortega, menyatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah dirintis sejak tahun 2024.

Hadir dalam penandatanganan kerja sama ini Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Abd Syakur, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan EA Chuzaemi Abidin, Para Direktur,Tenaga Ahli, serta jajaran pimpinan BPJPH dan lembaga mitra terkait. []