Lampung --- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia, Ahmad Haikal Hasan, melakukan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat, pelaku usaha dan Pendamping Proses Prodik Halal (P3H) di kota Bandar Lampung. Edukasi dilaksanakan dalam dialog terbuka usai membuka gelaran Lampung Halal Market 2025, hari ini di Taman UMKM Ir Soekarno, kota Bandar Lampung.

Acara yang menjadi bagian dari Road Show Halal-20 yang pada tahun 2025 digelar di Johannesburg Afrika Selatan ini menjadi upaya penting BPJPH dalam memperkuat sinergi kolaborasi Jaminan Produk Halal (JPH) khususnya di provinsi Lampung, khususnya dalam edukasi sertifikasi halal bagi pegiat UMK di provinsi Lampung. Hadir dalam acara, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Abd Syakur, Ketua Satgas Layanan JPH Provinsi Lampung Marwansyah, Kepala Cabang LPH Sucofindo Lampung, dan para ketua dan lengurus LP3H di provinsi Lampung.

"Bapak Ibu pegiat usaha mikro kecil di provinsi Lampung yang belum punya sertifikat halal, segeralah mengurus sertifikat halal. (Karena) halal kini bukan sekadar simbol agama, tapi telah menjadi standar industri dan perdagangan yang menentukan kualitas produk." ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, di Bandar Lampung, Minggu (3/8/2025).

"Dengan bersertifikat halal, produk akan memiliki nilai tambah secara ekonomi, harena halal itu bersih, sehat dan aman. Banyak sekali contoh produk UMK kita yang setelah bersertifikat halal mampu menembus ekspor." lanjut Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.

“Ada UMK dari Surabaya yang dulu (produknya) tak bisa masuk koperasi atau toko retail modern. Tapi begitu dapat sertifikat halal, mereka diterima di mana-mana, bahkan rutin ekspor dua kontainer ke Eropa." lanjut Babe Haikal.

Saat ini, lanjut Babe Haikal, kompetisi produk di tingkat global memang terkait standar. Sebagai standar, halal bukan hanya untuk umat Islam. Halal adalah untuk semua umat manusia, terlepas apapun latar belakang agama, kepercayaan, suku, bangsa dan kebudayaannya. Halal telah bertransformasi sebagai jaminan yang mencerminkan kebersihan, keamanan, dan kualitas.

Karenanya, Babe Haikal mendorong para pegiat usaha di Lampung segera mengurus sertifikat halal. Terlebih, saat ini masih tersedia sekitar 18.000 kuota sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di provinsi Lampung dari total kuota 44.000 yang disediakan melalui program sertifikat halal gratis (Sehati) BPJPH tahun 2025.

Babe Haikal juga meminta LP3H dan P3H di Lampung untuk terus mengoptimalkan kinerjanya dalam pendampingan UMK bersertifikat halal. Tujuannya, agar para pegiat UMK terbantu dan memperoleh kemudahan melalui pendampingan sertifikasi halal.

Di acara tersebut, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung program sertifikasi halal sebagaimana diwajibkan oleh regulasi. Terlebih, Lampung kaya akan produk usaha makanan dan kuliner yang dipastikan akan menunjang perekonomian di daerahnya.

“Kami sudah instruksikan seluruh camat dan lurah untuk mendata ulang pelaku UMKM. Senin depan, semua pelaku usaha makanan akan kami kumpulkan dan bantu pengajuan sertifikasi halal,” kata Eva Dwiana.

“Target kami, seluruh usaha makanan di Bandar Lampung bersertifikat halal,” tegasnya.

Eva menyebut bahwa pihaknya telah mendata berbagai sektor usaha jasa makanan, dari restoran hingga angkringan, dan akan bekerja sama dengan BPJPH dalam memfasilitasi proses sertifikasinya.

Ketua Satgas Halal Provinsi Lampung, Marwansyah, menyampaikan bahwa kegiatan Lampung Halal Market ini merupakan bagian penting dari upaya menyambut implementasi wajib sertifikasi halal 2026, sekaligus menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah percontohan dalam pembangunan ekosistem halal.

“Road show ini menjadi sinyal kuat bahwa Lampung serius membangun budaya halal yang inklusif dan berkelanjutan. Kami siap bersinergi dengan pemda, pelaku UMKM, dan stakeholder lainnya agar seluruh produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal sebelum 17 Oktober 2026,” kata Marwansyah.

“Kami juga tengah mengoptimalkan peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Pendamping Halal (P3H) dan Penyelia Halal agar pendampingan berjalan lebih masif dan menyentuh pelaku usaha hingga tingkat kelurahan,” tambahnya.

"Dengan semangat kolaboratif dan dukungan lintas sektor, Lampung diharapkan mampu menjadi pionir provinsi halal di Indonesia yang bukan hanya bersertifikat, tetapi juga berdaya saing global," tandasnya.

Selengkapnya, agenda Lampung Halal Market 2025 diisi dengan senam bersama, dialog interaktif Kepala BPJPH dengan masyarakat dan pegiat usaha, pembagian doorprize menarik dari materi souvenir edukasi halal, barang elektronik, sepeda, hingga ibadah umrah bagi peserta dengan partisipasi aktif terbaik. []