MAKASSAR --- Setelah sukses menggelar acara serupa di wilayah Jawa dan Sumatera, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama bersama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri, kembali sosialisasikan mekanisme penganggaran fasilitasi sertifikasi halal bagi para perangkat daerah bagian Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan Indonesia Timur.

Membuka acara ini, Sekretaris BPJPH E.A Chuzaemi Abidin berikan apresiasi kepada para perangkat daerah yang padati Mahoni Hall, Hotel Claro, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

“ Agenda yang sudah dilakukan kedua kalinya ini merupakan komitmen Kemendagri support kami untuk terus kawal penyiapan para Kepala Daerah, Kepala Dinas dan Perangkat Daerah lainnya dalam lakukan fasilitasi anggaran sesuai dengan Permendagri No.15 Tahun 2023, kami apresiasi betul giat-giat ini dan harapan kami kolaborasi ini dapat membantu para UMK dalam menyambut kewajiban sertifikasi halal yang hanya tersisa 11 bulan lagi,” terang Sekretaris BPJPH pada hari Selasa (19/12).

Selanjutnya Sekretaris BPJPH juga sampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat membantu berikan informasi yang memadai kepada masyarakat soal pentingnya sertifikasi halal dan berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut kedepan.

Hal senada diungkapkan oleh Plh. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Horas M. Panjaitan yang sebut adanya giat ini untuk dorong memperluas lagi akses kemudahan pembiayaan bagi pelaku UMK khususnya di wilayah timur Indonesia.

“ Kolaborasi ini mendapat dukungan penuh dari Mendagri, juga Sekjen Kemendagri karena pemerintah telah memasukkan Masterplan Industri Produk Halal ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, dan kami juga harapkan para perangkat daerah disini dapat memiliki kesamaan persepsi dalam hal membantu UMK memiliki sertifikat halal,” terang pria yang akrab disapa Maurits didepan lebih dari 250 perwakilan daerah baik offline hingga online ini.

Giat yang diisi oleh narasumber lintas Kementerian ini diisi oleh; Staff Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman KemenkoPMK Budiono Subambang, Asisten Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Muhammad Firdaus, Serta Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, Dzikro, serta paparan teknis dari pimpinan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Sebagai tambahan informasi, BPJPH sejak beroperasi sampai hari ini sudah berhasil menerbitkan 3.5 juta lebih produk telah bersertifikat halal, dan adanya sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah ini jadi salah satu kunci untuk menyukseskan kewajiban sertifikasi halal yang berlaku di tanah air 17 Oktober 2024 mendatang.