Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hari ini menerima kunjungan pemerintah Maroko. Pertemuan membahas akselerasi implementasi kerja sama di bidang jaminan produk halal sebagai tindak lanjut Mutual Recognition Agreement (MRA) kedua negara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perdagangan bilateral kedua negara, sekaligus memperluas akses pasar produk halal, serta mendukung pengembangan ekosistem halal global.

Delegasi Maroko dipimpin oleh Secretary of State to the Minister of Industry and Trade, in charge of Foreign Trade Omar Hejira, didampingi Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia Redouane Houssaini. Hadir pula pimpinan lembaga halal Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), Kementerian Industri dan Perdagangan Maroko, Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), Fédération Nationale de l'Agro-Alimentaire (FENAGRI), Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Morocco Foodex, serta sejumlah perwakilan industri Maroko.

Dalam pertemuan tersebut, Omar Hejira menyampaikan harapannya agar kerja sama Indonesia dan Maroko segera diwujudkan melalui langkah-langkah implementatif, khususnya percepatan tindak lanjut Mutual Recognition Agreement (MRA) dan penguatan kerja sama di bidang jaminan produk halal.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa kerja sama halal antara Indonesia dan Maroko memiliki arti strategis yang melampaui sertifikasi halal. "Kerja sama ini bukan hanya memperkuat implementasi jaminan produk halal kedua negara, tetapi juga membuka peluang perdagangan multisektoral yang saling menguntungkan serta mendukung keseimbangan neraca perdagangan Indonesia," ujar Ahmad Haikal Hasan saat menerima audiensi delegasi Maroko di Kantor BPJPH, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Ahmad Haikal Hasan menjelaskan bahwa percepatan komunikasi dengan Kedutaan Besar Kerajaan Maroko dilakukan sejalan dengan dukungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk mempercepat implementasi MRA, memperkuat sinergi perdagangan multisektoral, serta mempersiapkan agenda kerja sama bilateral berikutnya.

Leboh lanjut, Haikal Hasan mengatakan bahwa Maroko merupakan mitra strategis yang memiliki standar mutu tinggi. Oleh karena itu, kemitraan kedua negara diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi produk Indonesia, meningkatkan daya saing produk halal nasional, sekaligus berkontribusi terhadap keseimbangan neraca perdagangan kedua negara.

Penguatan kerja sama halal Indonesia - Maroko juga akan mendukung implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 atau kewajiban sertifikasi halal di Indonesia yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026 mendatang, sekaligus membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih luas, serta mendorong pengembangan industri halal di berbagai sektor. []