Lebih lanjut, Babe Haikal mengatakan bahwa visi Presiden tersebut diterjemahkan BPJPH melalui semangat "Indonesia Halal untuk Masyarakat Dunia." Menurutnya, Indonesia tidak hanya berupaya memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal di dalam negeri, tetapi juga mengambil peran strategis dalam membangun ekosistem halal global melalui kerja sama antarnegara.
"Visinya adalah bagaimana halal dapat menjadi kekuatan bersama bagi dunia. Dan visi itu kami terjemahkan melalui slogan 'Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia'." katanya melanjutkan.
Babe Haikal menambahkan bahwa halal bukanlah konsep baru di Indonesia. Sejak puluhan tahun lalu di era Presiden kedua Soeharto, pemerintah telah memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan halal, yang kemudian terus berkembang hingga lahirnya sistem Jaminan Produk Halal yang semakin kuat dan komprehensif.
Ia juga menegaskan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal Indonesia.
Dalam forum tersebut, Babe Haikal turut mengajak negara-negara peserta untuk mempererat kolaborasi dan membangun kesamaan visi dalam pengembangan standar halal internasional. Menurutnya, sinergi antarnegara akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ekosistem halal global yang lebih kuat, inklusif, dan saling menguntungkan.
"Halal harus bersatu, halal harus saling terhubung, dan halal harus dibangun melalui semangat kebersamaan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menegaskan bahwa penyelenggaraan D8 HEI 2026 ini merupakan manifestasi nyata pemerintah dalam mengintegrasikan kekuatan ekonomi domestik dengan dunia Islam.
"Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jalannya adalah dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam, termasuk melalui pengembangan ekonomi halal," ujar Anis Matta.
Apresiasi senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal D-8 yang menilai inisiatif Indonesia ini sebagai katalis penting bagi perluasan investasi dan penguatan riset di dalam ekosistem industri halal global. Sepanjang lima hari ke depan, perhelatan ini akan diisi dengan pameran dagang, business matching, serta diskusi panel D-8 HEI Talks.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, menjelaskan bahwa forum ini didesain khusus guna menelurkan kolaborasi bisnis yang konkret. "Indonesia berupaya memfasilitasi lahirnya kemitraan bisnis, pertukaran pengetahuan, dan transaksi perdagangan yang konkret," kata Aiyub.
Secara makro, realisasi D-8 HEI 2026 merupakan pengejawantahan dari komitmen Presiden RI Prabowo Subianto pada KTT ke-11 D-8 di Kairo pada 19 Desember 2024 lalu. Kala itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan urgensi pembentukan rantai nilai halal melalui penguatan jejaring ekonomi, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi salah satu pusat utama ekonomi halal dunia. Rangkaian acara ini terselenggara berkat kolaborasi sinergis antara Kementerian Luar Negeri, BPJPH, KNEKS dan Kadin Indonesia.
D-8 didirikan pada tahun 1997 dan saat ini beranggotakan sembilan negara, yakni Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, serta Azerbaijan yang baru bergabung pada 2025. Forum sinergi ekonomi ini memiliki kekuatan kolektif yang masif dengan total populasi mencakup 1,3 miliar jiwa (16 persen populasi dunia) serta gabungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang menyentuh angka USD 5,1 triliun. []
