Jakarta --- Hari ini, Kepala Badan Penyelenggara Haminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan melantik empat belas Pejabat Administrator dan Pengawas Badan Penyelenggara Haminan Produk Halal yang ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPJPH. Pelantikan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan BPJPH RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut menjadi landasan dalam penguatan struktur organisasi dan tata kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai dan Loka di lingkungan BPJPH, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efektif dan akuntabel.

Pelantikan disaksikan oleh Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin. Hadir dalam pelantikan, para Deputi, Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Tenaga Ahli, serta jajaran Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan BPJPH.

Dalam sambutannya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam mengemban amanah jabatan. “Jabatan adalah amanah. Jaga integritas, disiplin, dan dedikasi dalam bekerja. Yang paling penting, permudahlah layanan halal di daerah,” tegas Babe Haikal, sapaan akrabnya, di Aula Gedung BPJPH, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Babe Haikal juga berpesan agar memegang teguh sumpah jabatan yang baru saja diucapkan, serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. "Tunjukkan kinerja terbaik, bangun kerja sama yang konstruktif, dan jadilah teladan baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat." sambungnya.

Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas pada UPT Balai dan Loka di lingkungan BPJPH merupakan kebutuhan organisasi yang strategis untuk memastikan efektivitas kepemimpinan, koordinasi, dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan terisinya Jabatan Administrator dan Pengawas, diharapkan UPT BPJPH dapat mengoptimalkan peran dan kinerja dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, termasuk pemberlakuan Wajib Halal pada Oktober 2026.

Adapun daftar nama Pejabat Administrator dan Pengawas yang dilantik, adalah sebagai berikut:

(1) Makmur Nasution, S.Ag, M.Si sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara.

(2) Dr. H. Ikrar Abdi, S.Ag, M.A. sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat.

(3) Saluddin, S.H., M.Si sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung.

(4) H. Imam Mutawakkil, S.Ag, M.Si sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat.

(5) Ika Efrilia, S.E., M.M. sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.

(6) M. Fauzi, S.Ag, M.HI sebagai Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur.

(7) Amrullah, S.E., M.M. sebagai Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan.

(8) Abdul Karim Kelrey, S.E. sebagai Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Maluku.

(9) Iyong Sahrial, S.Ag sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara.

(10) Liga Jefriyansyah, S.Pd., M.Pd.I sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung.

(11) Apt. Yuni Rahayu, S.Farm. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat.

(12) Abmi Putra Almabika, S.T. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah.

(13) H. Saepul Falah, S.T., M.Kom. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat.

(14) Abbasi, S.Kom., M.Ikom. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur.

"Kepada seluruh pejabat dan jajaran BPJPH, serta hadirin sekalian, saya mengingatkan untuk menghindari segala perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, dan nilai-nilai moral. Jagalah integritas serta nama baik pribadi dan institusi dalam setiap langkah pengabdian." pungkas Babe Haikal mewanti-wanti. []