Johannesburg, Afrika Selatan — The 4th Halal 20 (H20) Summit 2025 yang digelar oleh BPJPH RI pada 15–17 November 2025 di Qurtuba Convention Center, Johannesburg, menghasilkan komunike global yang menegaskan komitmen bersama negara dan lembaga halal dunia untuk memperkuat tata kelola halal internasional. Komunike tersebut menjadi salah satu keluaran strategis forum yang menghimpun 233 peserta dari 49 negara, mencakup regulator halal, otoritas sertifikasi, akademisi, hingga pelaku industri halal global.
Salah satu poin utama dalam komunike tersebut adalah penegasan kebutuhan percepatan transformasi digital dalam ekosistem halal global. Para delegasi menyepakati pentingnya integrasi data lintas negara, pemanfaatan teknologi blockchain, QR-based traceability, dan inovasi platform digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta keandalan layanan halal di level global. Transformasi digital dinilai sebagai prasyarat penting untuk membangun ekosistem halal yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan industri.
Kepala BPJPH RI, Ahmad Haikal Hasan, menyambut baik capaian tersebut dan menegaskan bahwa transformasi digital merupakan arah ke depan sistem halal dunia. “Digitalisasi bukan lagi opsi, tetapi kebutuhan mendasar dalam tata kelola halal global. Integrasi data, transparansi berbasis teknologi, dan sistem yang saling terhubung akan menjadi fondasi utama untuk memperkuat kepercayaan publik dunia terhadap produk halal,” ujar Ahmad Haikal Hasan.
Komunike juga menekankan bahwa penguatan tata kelola halal harus selaras dengan agenda peningkatan kesejahteraan bersama. Para peserta menyerukan agar manfaat ekonomi dari industri halal dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat luas, terutama pada sektor UMKM, komunitas produsen, dan pelaku industri di negara-negara berkembang. Ekosistem halal global dipandang tidak hanya sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai ruang pemerataan manfaat ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan dunia.
Dalam aspek regulasi, para delegasi menyampaikan komitmen untuk memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas sistem halal melalui penguatan regulasi dan kolaborasi institusional antarnegara. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap upaya progresif harmonisasi standar halal global untuk mempermudah lintasan perdagangan internasional dan mengurangi hambatan teknis yang masih terjadi.
Di tengah berbagai komitmen tersebut, Ahmad Haikal Hasan kembali menegaskan pentingnya kepemimpinan kolektif dan konsistensi antarnegara. “Harmonisasi standar halal global hanya dapat terwujud apabila setiap negara memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat regulasi, meningkatkan akuntabilitas, dan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas. H20 menjadi ruang penting untuk memastikan semangat itu terus hidup,” tegasnya.
Poin penting lainnya adalah dorongan peningkatan dialog lintas keilmuan antara ulama, ilmuwan, dan pelaku industri. Forum menyepakati perlunya kolaborasi lebih erat agar praktik penyembelihan halal memenuhi prinsip syariah, mempertimbangkan sains modern, menjunjung humane treatment, serta mengikuti praktik terbaik global.
Komunike tersebut juga memberikan perhatian khusus terhadap inisiatif Indonesia melalui BPJPH RI dalam membentuk International Halal Council. Para delegasi menyambut positif langkah tersebut sebagai upaya memperkuat kepercayaan global, memperluas kemitraan internasional, serta membangun masa depan ekosistem halal yang lebih terstruktur dan terintegrasi. []
