Jakarta — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kepegawaian dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH). Menurutnya, penguatan kualitas ASN menjadi kunci keberhasilan institusi negara dalam memberikan pelayanan yang efektif dan membangun kepercayaan publik.
Hal itu diungkapkan Babe Haikal, sapaan akrabnya, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2025 yang mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Mewujudkan Asta Cita.” Kegiatan berlangsung pada Rabu (19/11/2025) di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City, Jakarta.
“Tata kelola ASN yang kuat adalah fondasi dari layanan publik yang berkualitas. Kita di BPJPH tidak mungkin dapat mempercepat sertifikasi halal, meningkatkan pengawasan, maupun menyiapkan Wajib Halal 2026 tanpa ASN yang kompeten, jujur, cepat, dan adaptif,” kata Babe Haikal.
Babe Haikal menambahkan bahwa transformasi layanan JPH membutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu bergerak dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan responsivitas.
“Asta Cita adalah arah besar bangsa. Dan ASN adalah mesin penggeraknya. Karena itu ASN BPJPH harus menjadi contoh, melayani dengan niat yang benar, etika yang kuat, dan kinerja yang profesional dan terukur,” tegasnya.
Rakornas Kepegawaian merupakan agenda strategis tingkat nasional yang mempertemukan pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, serta penyelarasan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Forum ini mendorong percepatan transformasi birokrasi agar lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sebelumnya, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa pengelolaan kepegawaian harus bergeser dari sekadar administratif ke arah yang lebih substantif. Ia mengungkapkan bahwa jumlah ASN meningkat sekitar 1,3 juta antara 2024–2025, dengan total 5.588.245 ASN (PNS dan PPPK) per 1 November 2025.
Zudan menekankan bahwa Asta Cita menjadi pedoman strategis lima tahun ke depan, yang menuntut terwujudnya SDM ASN yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Reformasi birokrasi, menurutnya, harus dijalankan dengan tiga semangat besar: melindungi, memudahkan, dan membahagiakan.
Tema besar “ASN Bergerak Bersama Mewujudkan Asta Cita” menjadi landasan bagi seluruh instansi, termasuk BPJPH, untuk memperkuat kapasitas aparatur sebagai motor transformasi birokrasi demi layanan publik yang semakin cepat, profesional, dan terpercaya. Dengan komitmen tersebut, BPJPH menegaskan kesiapan untuk terus memperkuat tata kelola SDM sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan ekosistem halal nasional serta mendukung arah kebijakan strategis pemerintah. []
