Foto: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran berfoto bersama Kepala Balai Penyelenggara Jaminan produk Halal Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran Pengawas Jaminan Produk Halal usai audiensi di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jumat (9/1/2026)

Padang — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Hal itu diungkapkan Gubernur Mahyeldi saat menerima audiensi Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat yang baru dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai kepanjangan tangan pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah, pada Jumat (9/1/2026).

Hadir mewakili Balai PJPH Sumbar Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat Ikrar Abdi, didampingi Kasubbag Balai PJPH Yuni Rahayu, beserta jajaran Pengawas Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat. Audiensi juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Aklima, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal, Kepala Biro Umum Provinsi Sumatera Barat Edi Darma, Kepala UPTD Pangan Hafes Renaldo, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Novrial, serta Kepala LPH Labkesda Provinsi Sumatera Barat Elno Sabri.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan Dinas Koperasi dan UKM, Koperasi Merah Putih, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Kesra, Dinas Pangan, termasuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Sumatera Barat.

Secara khusus, Gubernur menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk segera mendorong pelaksanaan sertifikasi halal bagi dapur rumah sakit. Dalam hal ini, Gubernur juga mendorong peran aktif LPH Labkesda Sumatera Barat dalam sertifikasi halal dapur rumah sakit. Gubernur juga meminta agar seluruh pelaku UMK di lingkungan rumah sakit bersegera mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI 2026 yang telah dibuka oleh BPJPH.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menginstruksikan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk segera berkoordinasi dengan Otoritas Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dalam rangka pembentukan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) di kawasan bandara. Zona KHAS ini diharapkan menjadi etalase kuliner halal Sumatera Barat yang tertata, aman, sehat, dan berdaya saing.

Tahun ini Provinsi Sumatera Barat memperoleh Kuota program SEHATI 2026 sebanyak 32.601 sertifikat halal gratis. Untuk mencapai target tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menuntaskan target SEHATI 2026 sebelum Juni 2026.